Wapres Minta Komitmen Daerah Wujudkan Target Penyelenggaraan MPP 100%

PEMERINTAH meminta komitmen kepala daerah untuk mewujudkan target 100% penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dibangun di seluruh Indonesia. Pemerintah juga berharap kualitas MPP dapat terus meningkat melalui evaluasi efektivitas dan siap menuju MPP Digital.

"Saya optimistis kita dapat mencapai kedua target kuantitas dan kualitas tersebut apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya, dan pimpinan kementerian/lembaga pusat memberikan dukungannya," tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP, di Jakarta, Selasa (28/6).

Ma’ruf menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Untuk itu, ia menekankan, proses penyelenggaraan MPP di berbagai daerah perlu dipercepat. "Tim task-force percepatan pembangunan MPP perlu bekerja dan berkoordinasi lebih intensif dalam pencapaian kedua target kualitas dan kuantitas," katanya.

Wapres menegaskan, menuju penyelenggaraan MPP Digital, diperlukan sinkronisasi dengan sistem elektronik yang terintegrasi, Online Single Submission (OSS) sebagai langkah membuat roadmap MPP Digital. "Perlu disusun peta jalan menuju MPP Digital dengan memperhatikan integrasi dengan OSS yang telah ada, serta keterlibatan pihak swasta dalam MPP, khususnya yang bergerak di bidang fintech," katanya.

Selain itu, lanjutnya, untuk mempercepat penyelenggaraan MPP dibutuhkan dukungan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mewujudkan model pelayanan publik yang baik, transparan, dan memudahkan. "Perlu juga dirumuskan model dukungan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan MPP di daerah agar pelayanan publik yang baik kepada masyarakat segera terwujud," tambahnya.

Menurut Ma’ruf, penandatanganan nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan MPP merupakan realisasi dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. "Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan salah satu langkah penting mewujudkan komitmen kita untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi," ungkapnya.

Wapres meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo agar dapat segera mewujudkan MPP Digital melalui pendampingan dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah.

"Secara khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya minta melakukan kegiatan pendampingan dan koordinasi yang lebih intensif dengan daerah, utamanya dalam merealisasikan MPP Digital," pungkasnya. (OL-15)