Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYELENGGARAAN Haji 2022 memiliki tantangan besar karena biaya pelayanan masyair dinaikkan berlipat ganda pemerintah Arab Saudi.
Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII berpikir keras mencari kekurangan dana Rp1,4 triliun untuk pembiayaan prosesi haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Komisi VIII dan Kemenag pun menggelar rapat pada Senin, 30 Mei 2022, tengah malam, mencari akal membiayai pelayanan masyair yang selangit tersebut. Akhirnya, ditemukan skema pembayaran yang tidak memberatkan jemaah dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Ada dua sumber pembiayaan yang digunakan. Pertama, memanfaatkan efesiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Jumlahnya mencapai Rp739,8 miliar.
"Itu tersedia dan dimanfaatkan karena itu merupakan upaya dari Kemenag dalam melakukan efisiensi," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).
Baca juga: Suhu Musim Haji 50 Derajat, Jemaah Diminta Siapkan Fisik
Dia menyampaikan dana efesiensi tersebut sudah disetorkan ke kas haji di BPKH, sehingga, bisa digunakan setiap saat diperlukan.
"Jadi, jumlah yang sudah ada Rp739 miliar. Jadi kalau kita pakai semua berarti tidak ada lagi hasil efesiensi," ungkap dia.
Dia berharap agar penyelenggaraan rukun Islam ke-5 kali ini bisa lebih efesien. Dengan demikian, dana cadangan tersebut bisa dikumpulkan kembali untuk memenuhi kekurangan pembiayaan haji selanjutnya.
"Dalam tahun ini tentunya diupayakan adanya efesiensi atau penghematan lah," sebut dia.Sedangkan pemenuhan sisa kekurangan pembiayaan pelayanan masyair diambil dari nilai manfaat dana haji. Jumlahnya, sekitar Rp724 miliar.
"Jadi masih di bawah 50%," ujar dia. (A-2)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
KPK ungkap eks Stafsus Menag Yaqut patok fee Rp42,2 juta per jemaah untuk percepat haji. Simak kronologi dan skema "Kuota T0" di sini.
Cek jadwal azan maghrib Medan hari ini Kamis 12 Maret 2026. Lengkap dengan jadwal buka puasa Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI terbaru.
Fokus utama perlindungan mencakup 10,4 juta siswa Madrasah, 3,3 juta santri pesantren, serta puluhan ribu siswa sekolah keagamaan dari berbagai agama.
Menag menekankan, pengurus Baznas selaku amil harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat dalam penetapan ashnaf atau golongan penerima zakat.
Pada Rabu, 11 Maret 2026, di Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng akan dilakukan kick-off Program Masjid Ramah Pemudik dan Ekspedisi Masjid Indonesia.
Selain dengan BNPT, Komdigi telah berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam program PIP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved