Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PENYELENGGARAAN Haji 2022 memiliki tantangan besar karena biaya pelayanan masyair dinaikkan berlipat ganda pemerintah Arab Saudi.
Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII berpikir keras mencari kekurangan dana Rp1,4 triliun untuk pembiayaan prosesi haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Komisi VIII dan Kemenag pun menggelar rapat pada Senin, 30 Mei 2022, tengah malam, mencari akal membiayai pelayanan masyair yang selangit tersebut. Akhirnya, ditemukan skema pembayaran yang tidak memberatkan jemaah dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Ada dua sumber pembiayaan yang digunakan. Pertama, memanfaatkan efesiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Jumlahnya mencapai Rp739,8 miliar.
"Itu tersedia dan dimanfaatkan karena itu merupakan upaya dari Kemenag dalam melakukan efisiensi," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).
Baca juga: Suhu Musim Haji 50 Derajat, Jemaah Diminta Siapkan Fisik
Dia menyampaikan dana efesiensi tersebut sudah disetorkan ke kas haji di BPKH, sehingga, bisa digunakan setiap saat diperlukan.
"Jadi, jumlah yang sudah ada Rp739 miliar. Jadi kalau kita pakai semua berarti tidak ada lagi hasil efesiensi," ungkap dia.
Dia berharap agar penyelenggaraan rukun Islam ke-5 kali ini bisa lebih efesien. Dengan demikian, dana cadangan tersebut bisa dikumpulkan kembali untuk memenuhi kekurangan pembiayaan haji selanjutnya.
"Dalam tahun ini tentunya diupayakan adanya efesiensi atau penghematan lah," sebut dia.Sedangkan pemenuhan sisa kekurangan pembiayaan pelayanan masyair diambil dari nilai manfaat dana haji. Jumlahnya, sekitar Rp724 miliar.
"Jadi masih di bawah 50%," ujar dia. (A-2)
Rakyat tetap paham jika pangkal persoalan adalah DPR dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat.
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
KPK memeriksa Mantan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Abdul Muhyi hari ini, (29/8) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024
Empat negara anggota MABIMS—Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia—berkumpul dalam forum ini untuk berbagi praktik baik.
Kementerian Haji diharap membuat pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci itu menjadi lebih baik.
Ajang tersebut akan diikuti 15 peserta dari 12 negara yang sebelumnya telah melalui tahapan seleksi hingga lolos ke babak grand final di Jakarta.
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Kemenag akan menggelar Bincang Syariah Goes to Campus bertema Mawlid for Earth: Sharia & Eco Wisdom di Universitas Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Alauddin Makassar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved