Minggu 24 April 2022, 15:25 WIB

Korban Kekerasan Seksual Masih Ditangani UU yang Lama

Dinda Shabrina | Humaniora
Korban Kekerasan Seksual Masih Ditangani UU yang Lama

ANTARA/ Galih Pradipta
RUU DISAHKAN: Ketua DPR Puan Maharani menerima laporan pengesahan RUU TPKS dari Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya di Rapat Paripurna DPR.

 

UNDANG-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menunggu ponomoran dari Sekretariat Negara untuk bisa diberlakukan dan ketentuan hukum. Menurut Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta, Dian Novita bahwa sementara menunggu UU TPKS berlaku, penanganan korban kekerasan seksual masih menggunakan UU yang berlaku saat ini (lama). Ia mengungkapkan untuk bisa digunakan sebagai UU, harus dipastikan terlebih dahulu UU TPKS sudah mendapatkan penomoran.

“Untuk penanganan kekerasan seksual masih UU yang sebelumnya. Misalnya pemerkosaan, masih pakai KUHP. Setelah dia ada penomoran, sudah ada sosialisasi juga di tingkat aparat dan tangkat daerah, baru bisa diterapkan penggunaan UU nya,” kata Dian kepada Media Indonesia, Minggu (24/4).

Saat ini, Dian menuturkan pihaknya dan elemen masyarakat lainnya masih terus mengawal UU TPKS sampai turunannya agar bisa diimplementasikan. Dian menyebut jangan sampai mengulangi kesalahan di UU terdahulu seperti PKDRT dan UU Perlindungan Anak yang implementasinya jadi sulit karena undang-undang turunannya membutuhkan waktu yang lama untuk disusun.

Kemungkinan besar, Dian mengungkapkan isi undang-undang turunan itu terkait kekerasan seksual elektronik, hak korban, pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, serta koordinasi dan pemantauan. “Di draft terakhir sebelum diketuk palu oleh Puan Maharani (Ketua DPR RI), kemungkinan besar isinya yang akan dinomorin ada lima. Di pasal 35, 46, 66, 80 dan 83,” imbuhnya.

Maksimal 12 Mei, kata Dian, UU TPKS sudah harus ada penomoran. Ia menjelaskan dalam peraturan perundang-undangan, 30 hari setelah diketuk palu dan disepakati menjadi undang-undang, UU TPKS resmi menjadi UU. “Sejak disahkan 12 April yang lalu, berarti 12 Mei itu maksimal penomoran UU itu. Kita harus pastikan itu ada penomorannya,” ujar Dian.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah, bahwa proses UU TPKS setelah disahkan masih harus melewati penandatanganan Presiden dan kemudian pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk pemberian nomor dan pengumuman di lembaran negara.

“Sekarang ini baru tahap persetujuan. Masih dibutuhkan penandatanganan dan pengundangan. Sehingga UU TPKS baru berlaku sejak tanggal diundangkan,” tandasnya. (H-1)

Baca Juga

MI/ROSMERY SIHOMBING

Pariwisata Gunungkidul Layak Jadi Bali Baru

👤Rosmery Sihombing 🕔Sabtu 20 Agustus 2022, 06:57 WIB
Kabupaten Gunungkidul banyak terbantu dengan  pengembangan  jalur jalan lintas selatan (JJLS) atau dikenal dengan...
DOK/ASTRA INTERNASIONAL

Kemenko PMK Gandeng SMK Binaan Astra Tingkatkan Kemandirian Pangan dan Perbaikan Lingkungan

👤Bayu Anggoro 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 23:25 WIB
Gerakan Penanaman 10 juta Pohon ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyadari persoalan lingkungan saat...
FOTO/researchgate.net

Inilah Bahaya yang Mengerikan Akibat BPA 

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 23:23 WIB
Paparan BPA memiliki risiko terhadap gangguan perkembangan janin, menghasilkan kondisi feminisasi janin, fetus infertilitas, kualitas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya