Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
SEJALAN Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah daerah diminta untuk menerapkan aturan terkait penggunaan plastik sekali pakai.
"Saat ini, ada 76 pemerintah daerah yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Kita lagi evaluasi apakah aturan itu jalan atau enggak," ujar Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati, Kamis (22/4).
Menurut Vivien, sejumlah aturan yang dibuat pemerintah mengenai pengurangan dan pengelolaan sampah di Indonesia, sebenarnya sudah mumpuni. Namun, tugas besar saat ini ialah bagaimana implementasi di lapangan.
Baca juga: Keberadaan dan Kualitas, Permasalahan Air Minum saat Ini
Pihaknya mengakui selain aturan pengurangan plastik sekali pakai di pemerintah daerah, masih banyak yang perlu dievaluasi. Salah satunya, belum optimalnya pemanfaatan potensi sampah plastik dan kertas dalam negeri, untuk kebutuhan bahan baku daur ulang.
Setiap tahun, sIndonesia menghasilkan rata-rata 19 juta ton timbulan sampah plastik dan kertas. Namun, penggunaan sampah plastik dan kertas dalam negeri untuk industri daur ulang masih rendah, yakni 46% dari total timbulan.
"Berarti, sisanya 54% masih terbuang ke TPA dan lingkungan hidup," pungkas Vivien.
Baca juga: KLHK: Kemasan Guna Ulang Kurangi Sampah Plastik
Di sisi lain, bahan baku industri dan daur ulang plastik dan kertas di Indonesia sangat tinggi, yakni mencapai 7,6 juta ton per tahun. Mirisnya, impor bahan baku plastik dan kertas untuk industri daur ulang tercatat 3,43 juta ton per tahun.
"Kalau kita lihat ada timbulan sampah plastik kertas, tapi kita masih impor, ini kenapa? Karena kita gak pilah. Karena sampahnya masih tercampur, sehingga industri daur ulang masih butuh sampah terpilah kertas dan plastik," paparnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa KLHK mengedepankan ekonomi sirkular dalam penanganan sampah di Indonesia. Konsep ekonomi itu menggunakan pendekatan dari produksi konsumsi untuk meminimalkan sumber daya, sehingga sampah bisa digunakan kembali.(OL-11)
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved