Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DANA tanggap dan pemulihan Covid-19 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengalokasikan US$1,7 juta Indonesia. Dana itu digunakan untuk melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan serta menawarkan solusi masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih inklusif untuk semua.
Empat badan PBB yaitu ILO, UNAIDS, UNDP dan UNHCR bersinergi dalam proyek “Employment and Livelihood” selama lebih dari satu tahun terakhir untuk memberikan dukungan kepada penerima manfaat melalui tiga cara.
Pertama, mendukung pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha; memberikan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan penghasilan; dan mempromosikan pasar tenaga kerja yang setara dan inklusif, serta bebas dari diskriminasi.
Dalam acara penutupan proyek, Kepala Perwakilan PBB Indonesia, Valerie Julliand, mengatakan, meski proyek dan program “Employment and Livelihood” beroperasi dalam waktu pendek, terbukti memberikan dampak positif yang signifikan.
“PBB menetapkan target sangat tinggi dalam hal bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia,” kata Valerie dalam acara penutupan proyek secara daring.
Valerie mengatakan, dampak terberat dari Covid-19 menimpa masyarakat di Indonesia, khususnya para perempuan, anak muda, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas, dan pengungsi.
Baca juga : Kartini, Pelopor Kebangkitan Kaum Perempuan Indonesia
Bahkan proyek PBB itu telah mengakselerasi pemulihan perekonomian untuk mereka yang tinggal di daerah tertinggal, terutama timur Indonesia meliputi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat melalui pengembangan kapasitas.
Dalam membangun tempat kerja yang inklusif terutama mengharuskan agar terjadi kesetaraan gender. Program ini telah membangun kemampuan kewirausahaan dan berbagai keterampilan bagi lebih dari 4.000 perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk mereka yang tinggal di daerah tertinggal.
Setidaknya 6.000 sumber daya manusia (SDM), aparatur sipil negara (ASN), serta mitra sosial turut terlibat dalam pelaksanan proyek ini.
Dampak kesenjangan keterampilan pada pasar tenaga kerja akibat Covid-19 mendorong proyek untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha mempercepat tindakan pemulihan ekonomi secara inklusif.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto, mengatakan, proyek singkat ini telah mencapai sebagian besar target bahkan melampauinya.
“Bootcamp bagi perusahaan rintisan telah diikuti sebanyak 98 start-ups. Pelatihan kewirausahaan secara daring juga berhasil menjangkau total 1.634 UMKM untuk pelatihan rencana bisnis dalam pengembangan produk dan jaringan,” ujar Michiko. (OL-7)
PEMERINTAH mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan menyiapkan langkah-langkah berbasis sains dan teknologi guna membangun ketahanan pascabencana.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, mengunjungi para korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta, Minggu (9/11).
Vidi bakal fokus kepada pemulihan diri dan mempersiapkan album baru juga untuk tahun depan
KAWASAN pesisir Teluk Lingga Kutai Timur, mulai memasuki fase pemulihan ekologis setelah mengalami degradasi akibat aktivitas manusia. 4.000 bibit mangrove
Maria menjelaskan bahwa pada hakikat hukum, sebuah TAP MPR dapat dicabut apabila dikeluarkan melalui keputusan TAP MPR yang baru.
Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung heran dengan penggunaan diksi di judul Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang menggunakan perampasan, bukan pemulihan.
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved