Pemerintah Susun Pemulihan Pascabencana Sumatra Berbasis Sains, Targetkan Rampung Januari 2026

PEMERINTAH mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan menyiapkan langkah-langkah berbasis sains dan teknologi guna membangun ketahanan pascabencana. Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyusun kebijakan penanganan yang didasarkan pada kajian ilmiah lintas disiplin.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyampaikan bahwa sedikitnya tiga provinsi di Sumatra mengalami bencana akibat kombinasi faktor aktivitas manusia, kondisi geomorfologi, dan perubahan iklim. Menurutnya, perubahan tutupan hutan yang masif menjadi salah satu pemicu utama.

Baca juga : Program Pemulihan Pasca-Stroke, Upaya Optimalkan Kualitas Hidup

“Paling tidak tiga provinsi telah mengalami bencana dengan berbagai faktor yang kompleks, mulai dari antropogenik, dari adanya perubahan tutupan hutan menjadi tidak hutan yang cukup serius,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor KLH, Jakarta Selatan, Selasa (23/12). 

Ia menjelaskan bahwa kondisi geomorfologi di Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang masih muda dan labil turut memperparah dampak bencana. Selain itu, perubahan iklim yang ditandai dengan kemunculan Siklon Tropis Senyar pada akhir November lalu menyebabkan curah hujan sangat tinggi.

“Ini tiga komponen yang memperparah terjadinya bencana dan ini harus segera kita tangani,” katanya.

Baca juga : Kemenhut Tekankan Pentingnya Evaluasi Progres Percepatan Pembersihan Kayu Banjir Sumatra

Sebagai langkah awal, pemerintah tengah melaksanakan Rapid Assessment yang ditargetkan selesai pada Januari 2026. Kajian ini melibatkan puluhan perguruan tinggi, para pakar, serta tenaga teknis di Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi wilayah terdampak.

“Rapid assessment ini akan memberikan rekomendasi, baik untuk pemukiman maupun rehabilitasi lahan pertanian, sehingga pada saat hunian menetap dibangun, itu jauh dari potensi bencana,” ujar Hanif. 

Adapun, rapid assessment dilakukan melalui dua skema, yakni penentuan kesesuaian lokasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama para ahli, serta perencanaan tata letak kota dan permukiman dengan melibatkan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.

“Penentuan lokasi dilakukan oleh kami bersama ekspert, kemudian perencanaan layout kota dan layout pemukimannya bergabung dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia,” jelasnya.

Selain rapid assessment, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi dasar penyusunan tata ruang wilayah. Evaluasi ini akan menilai kesesuaian tata ruang provinsi dengan KLHS yang telah ditetapkan dan divalidasi.

“Apakah tata ruang yang telah ditetapkan hari ini di tiga provinsi tersebut telah bersesuaian dengan kajian lingkungan hidup strategis yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Jika tata ruang dinilai telah sesuai, pemerintah akan membandingkannya dengan kondisi faktual di lapangan untuk melihat kesenjangan yang terjadi. Evaluasi KLHS dan tata ruang ini ditargetkan rampung pada Maret 2026.

“Kajian lingkungan hidup strategis ini harus selesai paling tidak bulan Maret,” tegasnya. (M-3)