Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah mengutuk aksi penyerangan polisi Israel terhadap kaum muslim yang tengah beribadah di Masjid Al-Aqsa pada Jumat (15/4), hingga melukai lebih 152 jamaah muslim. Hal itu kian menambah daftar panjang kekejaman dan invasi Israel terhadap Palestina.
Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah menyatakan, betapa berat penderitaan rakyat Palestina sejak tahun 1948 selain kehilangan tanah airnya yang sah juga terus menerus diserang, ditembaki, diteror, dan diagresi secara fisik sepanjang hidupnya.
"Perempuan dan anak-anak Palestina pun selalu menjadi korban kekejaman Israel," ucap Haedar saat Milad ke-58 Tahun IMM dan Pendirian Pusat Studi Islam IMM DIY, dilansir dari laman Muhammadiyah, Sabtu (16/4).
Ia menegaskan, kekejaman demi kekejaman yang dilakukan Israel sejatinya bukan hanya menyangkut serangan brutal terhadap bangsa Palestina, sejatinya juga merupakan serangan nista terhadap peradaban dunia.
Dunia modern yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan dan hak hidup manusia atau suatu bangsa, sungguh tidak dihiraukan oleh Israel. Serangan demi serangan, dari kekejaman yang satu ke kekejaman lainnya yang dilakukan Israel seolah boleh dan biasa di mata dunia.
"Israel sendiri selalu memiliki alasan dalam melakukan serangan apapun dan kapan pun terhadap rakyat Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun negara-negara adidaya nyaris bungkam jika menyangkut serangan Israel. Tidak ada kecaman keras, apalagi sanksi," cetus Haedar.
Bila dalam kasus agresi Russia ke Ukraina sertamerta negara-negara Eropa dan Amerika Serikat langsung bereaksi keras dan memberi sanksi, kata Haedar, hal serupa tidak berlaku bagi Israel.
"Israel itu seakan boleh melakukan serangan fisik dan militer dalam bentuk apapun di wilayah Palestina. Rakyat dan wilayah Palestina dianggap bebas untuk diinvasi Israel sekehendaknya.
Lembaga-lembaga dan para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia pun nyaris bisu," imbuhnya.
Bila ada satu peristiwa dengan korban kecil di suatu negara selalu mudah menjadi isu dunia sebagai pelanggaran HAM, namun tiadak berlaku bagi Israel.
Kelompok-kelompok pengusung perdamaian dunia dan forum-forum agama-agama nyaris bisu bila menyangkut Israel, seolah semua serangan demi serangan fisik itu menjadi lumrah. Penyuara anti-radikalisme dan anti-terorieme pun tidak terdengar sikap garangnya bila menyangkut tindakan super-radikal dan super-teror Zionis Israel.
Haedar mengatakan, hal-hal itu merupakan ironi tragis dunia global saat ini. Padahal sejatinya serangan demi serangan Israel terhadap wilayah dan bangsa Palestina sama dengan menyerang brutal dan menghancurkan peradaban dunia. Karena yang diserang ialah manusia, kebebasan, hak, dan eksistensi hidup sebuah bangsa yang semestinya menikmati kemerdekaannya secara leluasa.
"Kenapa di era dunia modern saat ini yang semestinya menjunjungtinggi peradaban manusia dengan segala hak asasinya masih terus membiarkan Israel untuk bebas menyerang, menyerbu, menginvasi, mengaresi, dan menindas bangsa lain tanpa sanksi dan usaha serius PBB dan negara-negara di dunia untuk menghentikannya secara nyata?" kata Haedar.
Ia menuturkan, ketika Irak era Saddam Hussein menginvasi Kuwait, negara-negara sekutu Eropa sigap menghancurkan Irak hingga nasibnya nesta sampai saat ini. Begitu pun bila ada invasi atau pelanggaran HAM berat di suatu negara, banyak suara menentang dan mengecam. Namun, Israel menjadi pengecualian. "Inilah nestapa dan kelumpuhan peradaban dunia modern saat ini!" kecam Haedar. (H-2)
Mahkamah Agung Israel menunda putusan petisi FPA. Zionis bersikeras melarang jurnalis asing masuk Gaza dengan alasan keamanan meski perang sudah berjalan dua tahun.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Board of Peace (Dewan Perdamaian) merupakan inisiatif internasional yang muncul untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
JUMLAH korban tewas di Jalur Gaza, Palestina, terus meningkat hingga mencapai 71.662 orang sejak awal agresi Israel pada Oktober 2023, meski gencatan senjata diberlakukan mulai 11 Oktober.
ORGANISASI nonpemerintah hak asasi manusia Arab mengajukan permohonan agar Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
SETIDAKNYA 84 tahanan Palestina meninggal di penjara-penjara Israel sejak Oktober 2023 setelah mengalami penyiksaan sistematis.
EMIRAT Arab menjadi salah satu negara pertama yang secara terbuka berkomitmen pada Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump pada Selasa (20/1).
Nama pejabat dimaksud tidak disebutkan karena mereka tidak mendapat wewenang membahas rencana tersebut.
Dekrit tersebut akan memungkinkan Maduro memobilisasi angkatan bersenjata di seluruh negeri dan memberikan wewenang militer atas layanan publik dan industri minyak.
Korea Utara kembali melontarkan kecaman terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang tengah berlangsung.
UKRAINA telah meminta warganya untuk meninggalkan Kota Kupiansk dan tiga daerah lainnya di wilayah timur laut Kharkiv.
Ukraina menolak usulan perdamaian Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa jam setelah ditawarkan, dengan alasan tidak ada 'usulan perdamaian' baru dari Moskow.
Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menguraikan syarat-syarat Rusia jika ingin mengakhiri perang di Ukraina dan memulai perundingan perdamaian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved