Sabtu 09 April 2022, 20:25 WIB

BPJPH Sosialisasikan Regulasi Produk Halal Kepada 11 Negara

Zubaedah Hanum | Humaniora
BPJPH Sosialisasikan Regulasi Produk Halal Kepada 11 Negara

Twitter
Logo lama dan baru halal di Indonesia.

 

BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama  menggelar Public Hearing terkait Registrasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dengan melibatkan Kedutaan Besar negara-negara sahabat.

Public Hearing dalam rangka sosialisasi regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) ini dihadiri oleh para Duta Besar atau perwakilan Kedubes dari 11 negara sahabat, Chile, Argentina, Brazil, Mexico, Denmark, Turki, Uruguai, Australia, Vietnam, Amerika, dan Korea.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan bahwa public hearing tersebut penting dilaksanakan sebagai salah satu upaya merespon tingginya atensi dunia terhadap penyelenggaraan JPH di Indonesia.

"Kegiatan ini penting bagi kami mengingat kami telah menerima banyak pertanyaan dan permohonan kerja sama dari otoritas di luar negeri, lembaga halal luar negeri, para pelaku usaha, serta dalam sidang tahunan WTO, khususnya terkait perkembangan regulasi Halal Indonesia," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, seperti dilansir dari laman Kementerian Agama, Sabtu (9/4)

Aqil Irham juga menjelaskan bahwa era baru JPH di Indonesia dengan diterapkannya kewajiban sertifikasi halal tidak terlepas dari transformasi perspektif yang menempatkan halal tidak hanya sebagai bagian dari 'religious compliance' atau ketaatan terhadap perintah agama semata. Lebih dari itu, halal kini telah menjadi sebuah standar yang terkait erat dengan kegiatan industri, perdagangan, dan perekonomian secara global.

Lebih lanjut, Aqil Irham juga memastikan bahwa sertifikasi halal bukanlah penghambat aktivitas perdagangan internasional. Namun, halal kini telah menjadi standar yang telah banyak dipersyaratkan dalam aktivitas perdagangan global. Sehingga, sertifikasi halal saat ini telah menjadi salah satu sertifikasi dan standardisasi produk yang telah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi agar produk mampu berkompetisi global di era globalisasi ini.

Indonesia, lanjutnya, memiliki target untuk menjadi Global Halal Hub. Bahkan, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, target ini agar bisa tercapai pada 2024. Industri halal yang bernilai triliunan dolar adalah salah satu mesin inti dari pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi untuk secara konkret mewujudkan visi Indonesia Maju.

"Karena itu, sebagaimana komitmen Bapak Menteri Agama, BPJPH Kemenag akan terus mendukung kerja sama global dalam jaminan produk halal, guna mewujudkan Halal Indonesia bagi masyarakat dunia,” tandas Aqil Irham.

Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Siti Aminah dalam laporannya mengatakan bahwa public hearing dengan kedutaan besar negara sahabat ini  merupakan yang pertama kalinya.

"Kegiatan public hearing ini merupakan sosialisasi  atas  perkembangan regulasi halal di Indonesia, khususnya terkait kerja sama internasional Jaminan Produk Halal," kata Siti Aminah.

Public Hearing batch pertama dihadiri 11 Kedutaan Besar yang tujuh di antaranya adalah negara anggota G20. Selanjutnya, lanjut Aminah, akan ada batch-batch lanjutan yang akan mengundang kedubes-kedubes lainnya.

"Dengan digelarnya public hearing, maka diharapkan kerja sama Jaminan Produk Halal ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Antusiasme peserta public hearing nampak dari diskusi yang dilangsungkan. Diskusi di antaranya membahas regulasi halal, alur sertifikat halal, mekanisme kerja sama berupa MoU hingga MRA (Mutual Recognition Agreement), dan sejumlah isu aktual lainnya.

Sejumlah perwakilan kedutaan besar menyampaikan apresiasinya kepada BPJPH mengingat public hearing menjadi update atas perkembangan regulasi JPH di Indonesia. Mereka juga mengungkapkan hasil diskusi dalam public hearing tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan pembahasan kerja sama secara lebih intensif. (H-2)

 

Baca Juga

MI/Susanto

Ini 3 Pesan Penting untuk Kurangi Angka Kematian Jemaah Saat Armuzna

👤Dinda Shabrina 🕔Selasa 05 Juli 2022, 10:41 WIB
3 hal penting jelang Armuzna yakni tenaga kesehatan haji diminta mengawal ketat 30 jemaah risiko tinggi, skrining kesehatan ketat serta...
MI/RAMDANI

Antisipasi Kenaikan Kasus, Prokes dan Booster Wajib Ditegakkan Kembali

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Selasa 05 Juli 2022, 10:40 WIB
Pemerintah mensyaratkan wajib booster covid-19 untuk kegiatan atau aktivitas berskala...
ANTARA/Syaiful Arif

Diundang Kerajaan Arab Saudi, Wapres dan Istri Berangkat HajiĀ 

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Selasa 05 Juli 2022, 10:23 WIB
Undangan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud untuk Wapres disampaikan melalui Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia, Esam A Abid...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya