Wapres: Penurunan Angka Stunting bukan hanya Kewajiban Negara

WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) yang telah disusun oleh BKKBN agar dijadikan acuan penanganan stunting bagi pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintah.

“Terlebih untuk pemerintah daerah dan desa, perlu saya ingatkan bahwa perannya menjadi lebih strategis, karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pesan Wapres saat menghadiri acara dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang bertajuk Percepatan Penanganan Stunting di Indonesia yang digelar secara daring di Jakarta, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Seluruh Kepala Daerah Diinstruksikan Proteksi Produk Dalam Negeri

Wapres menuturkan, negara akan terus mengawal dan mewujudkan hak anak Indonesia untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Namun, lanjutnya, ikhtiar pemberantasan stunting memerlukan kontribusi aktif semua pihak, sesuai dengan peran masing-masing.

“Sebab, pada dasarnya penurunan (angka) stunting bukan hanya kewajiban negara, tetapi lebih merupakan sebuah tugas kemanusiaan bagi kita semua,” sebutnya.

Pada kesempatan ini, Wapres pun mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebanyak 6,4% dalam 3 tahun terakhir.

“Kita menyambut gembira hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, yang menunjukkan keberhasilan penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari 30,8% tahun 2018 menjadi 24,4% tahun 2021,” ungkapnya.

Baca juga: Covid-19 Mereda, Pemerintah Berencana Buka Kembali Sejumlah Bandara Internasional

Wapres mengingatkan, target utama pemerintah adalah menurunkan angka prevalensi stunting di Tanah Air hingga 14% pada 2024. Oleh sebab itu, kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak diharapkan terus ditingkatkan.

“Target kita sekarang, angka stunting dapat ditekan hingga 14% pada 2024,” pungkasnya. (Fer/A-3)