Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
JADIKAN Ramadan sebagai bulan momentum meningkatkan rasa empati kita terhadap sesama. Harapannya, negeri ini mampu bangkit dari dampak hantaman pandemi.
"Pada Ramadan tahun ini, di kala penyebaran covid-19 mulai terkendali, saatnya kita setiap anak bangsa bergandengan tangan untuk bangkit bersama dari hantaman dampak pandemi," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/4). Menurut Lestari, semangat empati dan saling berbagi serta ketaatan kita terhadap perintah untuk berbuat kebajikan yang tumbuh di masa Ramadan harus menjadi modal kita sebagai bangsa untuk mengatasi sejumlah masalah yang kita hadapi saat ini.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan sejumlah upaya harus segera dilakukan agar bangsa ini mampu menjadi bangsa yang memiliki daya saing. Saat ini, ujar Rerie, ancaman terhadap generasi penerus bangsa ini sangat serius dalam berbagai bentuk.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mencontohkan maraknya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kekurangan gizi yang mengakibatkan stunting, hingga sistem pendidikan nasional kita yang belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini, diakui Rerie, sejumlah upaya sedang dilakukan agar negara mampu mengatasi ancaman tersebut.
Baca juga: Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Ancam Masa Depan Bangsa
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) misalnya, ujar Rerie, saat ini sedang dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah yang memerlukan komitmen kuat semua pihak untuk mewujudkan. Demikian juga dengan penanggulangan stunting dan membangun sistem pendidikan nasional yang dicanangkan pemerintah, menurut Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus segera diwujudkan langkah yang benar-benar terukur.
Rerie sangat berharap pada Ramadan ini semua upaya bangsa untuk bangkit dan mencetak generasi penerus yang tangguh di masa datang bisa segera dilakukan. Hal ini penting diwujudkan untuk menyambut masa depan Indonesia yang lebih baik. (OL-14)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Berbagai pengalaman menghadapi bencana alam yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran bagi kita agar mampu memitigasi sejumlah potensi bencana di tanah air.
Hal yang sering sekali terlihat kurang dalam pemanfaatan cagar budaya disebabkan oleh titik berat dan bobotnya lebih berat kepada komersialisasi pariwisata.
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved