Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 18 juta dosis vaksin covid-19 dikabarkan telah kedaluwarsa pada akhir Februari lalu. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dikabarkan akan melakukan perpanjangan masa kedaluwarsa terhadap 18 juta vaksin covid-19 tersebut. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla memastikan pihaknya akan segera memanggil Kemenkes dan BPOM untuk meminta kejelasan.
“Kami akan memanggil Kemenkes dan juga BPOM untuk memberikan penjelasan terkait statement pemerintah yang akan melakukan perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin covid-19,” kata Ratu dalam keterangan resmi, Rabu (16/3).
Ratu juga mempertanyakan kelayakan dari vaksin covid-19 yang dilakukan perpanjangan masa kedaluwarsanya. Jika vaksin covid-19 ini sudah kedaluwarsa dikhawatirkan akan tidak lagi berdampak jika disuntikan, karena sudah lewat masa kedaluwarsanya. “Kalau sudah kedaluwarsa, berarti kan sudah lewat masanya. Otomatis efikasinya pun sudah menurun dan dia tidak punya dampak lagi,” tutur tegasnya.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini pun mengimbau Kemenkes dan BPOM agar tidak main-main terkait perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19 karena terkait nyawa masyarakat Indonesia.
“Rakyat tidak boleh dirugikan jadi semua yang akan disuntikan kepada masyarakat itu harus aman dan terjamin,” tegas dia.
Kemenkes dan BPOM diminta untuk memberikan kejelasan mengenai perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19. Karena perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin ini dikhawatirkan akan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan vaksin booster dan tidak tercapainya target vaksin.
Serta mengenai tindakan pemerintah yang telah melakukan uji pra klinis, uji klinis untuk menentukan tanggal kedaluwarsa dan mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin covid-19. (OL-12)
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksin campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh balita untuk mencegah terjadinya penularan campak.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyayangkan influencer Ruce Nuenda yang keluyuran atau beraktivitas di ruang publik saat sakit campak.
PREVALENSI obesitas nasional pada penduduk berusia sekitar 18 tahun di Indonesia mengalami peningkatan. Angka ini naik dari 21,8% pada tahun 2018 menjadi 23,4% pada tahun 2023.
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
Pengawasan ini merupakan upaya preventif pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan publik selama bulan suci.
BPOM perketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis karena risiko keamanan pangan. Sepanjang 2024 tercatat 138 KLB keracunan.
BPOM mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas dan berdaya dengan selalu menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kadaluarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan.
BPOM mencatat, suplemen ilegal dapat berasal dari pabrik-pabrik tersembunyi yang beroperasi di tengah permukiman padat dengan kondisi yang jauh dari standar Cara Pembuatan yang Baik (CPB).
TPID bersama Satgas Pangan bertugas menjamin kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok penting, sambil aktif mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan penimbunan
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kemitraan dan keberhasilan Kosmesia dalam mendampingi UMKM kosmetik melalui Proaktif yang digagas BPOM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved