Vaksin Kedaluwarsa, Komisi IX Akan Panggil Kemenkes dan Badan POM

Sebanyak 18 juta dosis vaksin covid-19 dikabarkan telah kedaluwarsa pada akhir Februari lalu. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dikabarkan akan melakukan perpanjangan masa kedaluwarsa terhadap 18 juta vaksin covid-19 tersebut. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla memastikan pihaknya akan segera memanggil Kemenkes dan BPOM untuk meminta kejelasan.

“Kami akan memanggil Kemenkes dan juga BPOM untuk memberikan penjelasan terkait statement pemerintah yang akan melakukan perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin covid-19,” kata Ratu dalam keterangan resmi, Rabu (16/3).

Ratu juga mempertanyakan kelayakan dari vaksin covid-19 yang dilakukan perpanjangan masa kedaluwarsanya. Jika vaksin covid-19 ini sudah kedaluwarsa dikhawatirkan akan tidak lagi berdampak jika disuntikan, karena sudah lewat masa kedaluwarsanya. “Kalau sudah kedaluwarsa, berarti kan sudah lewat masanya. Otomatis efikasinya pun sudah menurun dan dia tidak punya dampak lagi,” tutur tegasnya.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini pun mengimbau Kemenkes dan BPOM agar tidak main-main terkait perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19 karena terkait nyawa masyarakat Indonesia.

“Rakyat tidak boleh dirugikan jadi semua yang akan disuntikan kepada masyarakat itu harus aman dan terjamin,” tegas dia.

Kemenkes dan BPOM diminta untuk memberikan kejelasan mengenai perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19. Karena perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin ini dikhawatirkan akan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan vaksin booster dan tidak tercapainya target vaksin.

Serta mengenai tindakan pemerintah yang telah melakukan uji pra klinis, uji klinis untuk menentukan tanggal kedaluwarsa dan mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin covid-19. (OL-12)