Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 18 juta dosis vaksin covid-19 dikabarkan telah kedaluwarsa pada akhir Februari lalu. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dikabarkan akan melakukan perpanjangan masa kedaluwarsa terhadap 18 juta vaksin covid-19 tersebut. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla memastikan pihaknya akan segera memanggil Kemenkes dan BPOM untuk meminta kejelasan.
“Kami akan memanggil Kemenkes dan juga BPOM untuk memberikan penjelasan terkait statement pemerintah yang akan melakukan perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin covid-19,” kata Ratu dalam keterangan resmi, Rabu (16/3).
Ratu juga mempertanyakan kelayakan dari vaksin covid-19 yang dilakukan perpanjangan masa kedaluwarsanya. Jika vaksin covid-19 ini sudah kedaluwarsa dikhawatirkan akan tidak lagi berdampak jika disuntikan, karena sudah lewat masa kedaluwarsanya. “Kalau sudah kedaluwarsa, berarti kan sudah lewat masanya. Otomatis efikasinya pun sudah menurun dan dia tidak punya dampak lagi,” tutur tegasnya.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini pun mengimbau Kemenkes dan BPOM agar tidak main-main terkait perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19 karena terkait nyawa masyarakat Indonesia.
“Rakyat tidak boleh dirugikan jadi semua yang akan disuntikan kepada masyarakat itu harus aman dan terjamin,” tegas dia.
Kemenkes dan BPOM diminta untuk memberikan kejelasan mengenai perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19. Karena perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin ini dikhawatirkan akan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan vaksin booster dan tidak tercapainya target vaksin.
Serta mengenai tindakan pemerintah yang telah melakukan uji pra klinis, uji klinis untuk menentukan tanggal kedaluwarsa dan mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin covid-19. (OL-12)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman menyampaikan prevalensi kusta di Indonesia sampai saat ini sebesar 0,91/10.000 di ratusan daerah.
Pemerintah memperluas imunisasi heksavalen melalui penguatan Program Imunisasi Nasional. Imunisasi terbukti efektif melindungi anak dari penyakit menular berbahaya.
PROGRAM Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatat capaian signifikan dengan jumlah kehadiran peserta menembus 70 juta orang hingga 29 Desember 2025.
Kemenkes menyatakan bahwa nakes Kemenkes menyatakan nakes tetap melayani warga di Desa Cekal dan Desa Pantan Kemuning,Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
BPOM mencatat, suplemen ilegal dapat berasal dari pabrik-pabrik tersembunyi yang beroperasi di tengah permukiman padat dengan kondisi yang jauh dari standar Cara Pembuatan yang Baik (CPB).
TPID bersama Satgas Pangan bertugas menjamin kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok penting, sambil aktif mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan penimbunan
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kemitraan dan keberhasilan Kosmesia dalam mendampingi UMKM kosmetik melalui Proaktif yang digagas BPOM.
Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem distribusi produk yang aman, transparan, dan terpercaya.
BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di Aula Bhinneka Tunggal Ika (BTI) BPOM, Jakarta, Selasa (28/10
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Taruna Ikrar menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemandirian farmasi nasional melalui pengembangan obat bahan alam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved