Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KOMISI X DPR RI menyoroti konflik antara Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dan Rektor ITB akibat dicabutnya hak swakelola SBM ITB oleh Rektor ITB.
Hal itu disuarakan anggota Komisi X Himmatul Aliyah, yang meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) Nadiem Makarim untuk segera mengambil tindakan. Sehingga, konflik internal tersebut tidak berkepanjangan.
"Menteri Dikbudristek berperan besar dalam penyelesaian masalah ini. Sebagaimana disebut dalam statuta, jika keputusan akhir penyelesaian masalah dalam ITB tidak tercapai, penyelesaian diserahkan kepada Menteri Dikbudristek," ujar Himmatul dalam keterangan resmi, Jumat (11/3).
Baca juga: Forum Ortu Mahasiswa SBM ITB Desak MWA Gunakan Otoritasnya
Himmatul pun meminta pihak yang berkonflik untuk segera damai. Dengan begitu, mahasiswa mendapatkan pelayanan pendidikan secara normal. Menurutnya, konflik tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya pelayanan pendidikan kepada mahasiswa.
Lebih lanjut, dia menekankan hal itu bertentangan dengan statuta ITB, yakni Pasal 41 ayat (1) berbunyi, "Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Serta, fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran."
Baca juga: Dorong Daya Saing, BRIN Hadirkan Pusat Kolaborasi Riset
Politisi Partai Gerindra menekankan bahwa sebagai komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik, seharusnya konflik dapat segera diatasi. Asalkan, pihak yang terlibat mengedepankan nilai, norma dan tindakan yang selaras dengan asas pendidikan tinggi.
Sebelumnya, Forum Dosen SBM ITB menyatakan tidak beroperasi seperti biasa mulai Selasa (8/3) lalu. Proses belajar mengajar pun tidak dilaksanakan secara luring maupun daring. Namun, mahasiswa diminta belajar mandiri.
Perwakilan FD SBM ITB Jann Hidayat menjelaskan dengan berbagai pertimbangan, selain tidak beroperasinya perkuliahan, lalu tidak ada penerimaan mahasiswa baru sampai sistem normal kembali.(OL-11)
Menjelang HUT ke-80 RI, Kemendikbudristek merilis panduan resmi penulisan ucapan kemerdekaan yang tepat. Hindari kesalahan umum ini.
KPK memanggil sejumlah saksi dalam perkara ini. Salah satunya yakni eks Staf Khusus (Stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Fiona Handayani.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved