Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KOMISI X DPR RI menyoroti konflik antara Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dan Rektor ITB akibat dicabutnya hak swakelola SBM ITB oleh Rektor ITB.
Hal itu disuarakan anggota Komisi X Himmatul Aliyah, yang meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) Nadiem Makarim untuk segera mengambil tindakan. Sehingga, konflik internal tersebut tidak berkepanjangan.
"Menteri Dikbudristek berperan besar dalam penyelesaian masalah ini. Sebagaimana disebut dalam statuta, jika keputusan akhir penyelesaian masalah dalam ITB tidak tercapai, penyelesaian diserahkan kepada Menteri Dikbudristek," ujar Himmatul dalam keterangan resmi, Jumat (11/3).
Baca juga: Forum Ortu Mahasiswa SBM ITB Desak MWA Gunakan Otoritasnya
Himmatul pun meminta pihak yang berkonflik untuk segera damai. Dengan begitu, mahasiswa mendapatkan pelayanan pendidikan secara normal. Menurutnya, konflik tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya pelayanan pendidikan kepada mahasiswa.
Lebih lanjut, dia menekankan hal itu bertentangan dengan statuta ITB, yakni Pasal 41 ayat (1) berbunyi, "Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Serta, fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran."
Baca juga: Dorong Daya Saing, BRIN Hadirkan Pusat Kolaborasi Riset
Politisi Partai Gerindra menekankan bahwa sebagai komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik, seharusnya konflik dapat segera diatasi. Asalkan, pihak yang terlibat mengedepankan nilai, norma dan tindakan yang selaras dengan asas pendidikan tinggi.
Sebelumnya, Forum Dosen SBM ITB menyatakan tidak beroperasi seperti biasa mulai Selasa (8/3) lalu. Proses belajar mengajar pun tidak dilaksanakan secara luring maupun daring. Namun, mahasiswa diminta belajar mandiri.
Perwakilan FD SBM ITB Jann Hidayat menjelaskan dengan berbagai pertimbangan, selain tidak beroperasinya perkuliahan, lalu tidak ada penerimaan mahasiswa baru sampai sistem normal kembali.(OL-11)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Melalui perhelatan tersebut Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbud-Ristek berhasil menunjukkan capaian baik dari karya artistik anak bangsa.
Modena juga telah berupaya untuk mengintegrasikan praktik-praktik bisnis berkelanjutan dengan berinvestasi di berbagai program pengembangan sumber manusia dan pemanfaatan teknologi.
FHI menjadi wadah bagi warga negara asing untuk mengasah kemahiran dan kreativitas mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia. Puncak FHI 2024 yang berlangsung meriah pada Jumat (30/8) di Bali
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved