Forum Ortu Mahasiswa SBM ITB Desak MWA Gunakan Otoritasnya

SEJUMLAH orangtua mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) yang tergabung dalam Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB menyampaikan sikapnya terkait kekisruhan yang terjadi di SBM ITB dengan pihak rektorat. Tercatat sebanyak 270 orang tua siswa ikut mendatangani surat pernyataan
penyelesaian masalah ini.

Perwakilan dari Forum Orangtua Mahasiswa SBM ITB, Ali Nurdin meminta majelis wali amanat (MWA) ITB untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan dalam statuta ITB dan mengusulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ITB demi menghindari gejolak lebih besar.

"Yang kami tahu ketika berkirim surat, kami berkomunikasi dengan beberapa anggota MWA. Mereka akan segera merespon cepat atas masalah ini dan menyelesaikannya," kata Ali Nurdin di Bandung Kamis (10/3).

Ali juga mengaku dalam lima hari kerja pihaknya bakal melihat dahulu terkait sikap dari MWA ITB. Adapun isi surat yang mereka kirimkan ke MWA ITB, antara lain ada tiga poin.

1. MWA ITB dapat menyatakan agar pengelolaan Pendidikan di SBM ITB dalam status quo,  dimana sistem pengelolaan Pendidikan dan Anggaran di SBM ITB dikembalikan statusnya seperti dalam keadaan semula sebelum adanya kebijakan Rektor ITB yang mencabut otonomi untuk SBM ITB, sampai dengan adanya kebijakan baru yang melibatkan MWA ITB dan SBM ITB, sehingga program Pendidikan di SBM ITB sesuai dengan RKA yang telah disetujui dan berjalan dengan normal tanpa ada kegaduhan.

2. MWA ITB dapat meminta Rektor ITB untuk mencabut kebijakan yang membatalkan otonomi bagi SBM ITB, dan memberlakukan kebijakan yang lama sampai dengan adanya kebijakan baru berdasarkan hasil kajian dari Tim Khusus yang dibentuk oleh MWA ITB

3. MWA ITB dapat membentuk Tim Khusus, yang terdiri dari pihak MWA ITB, Senat Akademik dan SBM ITB, jika diperlukan bisa ditambahkan perwakilan dari masyarakat atau orang tua mahasiswa,  untuk melakukan evaluasi  atas kebijakan pengelolaan Pendidikan di SBM ITB dan menyusun regulasi baru yang sesuai dengan kepentingan kemajuan Pendidikan di ITB, dengan masa kerja paling lama 1 bulan.  

Tim Khusus ini dapat dibantu oleh Tim Asistensi sesuai dengan kebutuhan Tim Khusus. Dengan demikian, proses penyusunan dan pengambilan kebijakan di ITB harus memenuhi  prinsip ITB dalam menyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, sebagaimana terdapat dalam STATUTA ITB. Pengingkaran terhadap prinsip ini merupakan pelanggaran terhadap STATUTA ITB.

"Kami selaku orang tua dan siswa mengalami kerugian adanya kasus ini terutama bagi pendidikan anak kami juga. Kami menuntut MWA ITB untuk selesaikan masalahnya melalui cara status quo pendidikan yang berkembang berjalan sesuai apa adanya sebelum ada kebijakan rektor yang baru,"
lanjutnya.

Ali juga mengatakan perlu adanya bentukan tim baru yang meliputi semua pihak agar perubahannya bisa secara gradual tak seperti saat ini pecah.  "Kami menunggu tim yang dibentuk MWA ITB, harus ada perwakilan SDM dan senat juga rektorat. Kalau perlu ada wakil dari orangtua mahasiswa. Jadi, semua akan paham. Kami meminta dalam waktu sebulan bisa menyelesaikan masalah ini," ucapnya lagi.

Ketika disinggung terkait mogok atau rasionalisasi pelayanan para dosen SBM ITB, Ali pun menanggapi dengan santai meskipun tetap dia menyayangkan dan merasa prihatin terhadap sikap dosen yang mogok mengajar itu.

"Tapi kami juga memahami tuntutan mereka yang tentunya berkaitan dengan hidup mereka. Yang jelas para dosen SBM ITB ini orang-orang yang santun. Ketika ada kejadian (mogok) ini tentu ada sesuatu di belakangnya. Jadi, wajar jika MWA dan negara hadir untuk selesaikan ini. Sebab, rektorat tak mampu sehingga perlu dilakukan perangkat lebih tinggi," kata orangtua yang anaknya jurusan SBM Internasional angkatan 2021 ini.(OL-13)

Baca Juga: Rektor ITB Kecewakan Dosen, Mahasiswa SBM ITB Diminta Belajar ...