Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah untuk meningkatkan testing dan tracing di tengah meningkatnya kasus Covid-19 varian Omikron di Indonesia untuk melacak dan membatasi dengan cepat penyebaran varian Omicron.
"Mudah-mudahan kita bisa melokalisir dan membatasi dan merespons dengan lebih cepat dan Omicron ini tidak menyebar kemana-mana melalui testing dan tracing yang baik," kata Melki, sapaan akrab Melkiades, dalam keterangan pers yang diterima baru-baru ini.
Melki mengatakan, dalam beberapa hari terakhir ini angka kasus Covid-19 makin meningkat dan berpotensi naik terus dalam beberapa hari ke depan.
Dia menilai pemerintah harus memperketat berbagai macam kebijakan yang selama ini sudah berlangsung, termasuk mengetatkan protokol kesehatan (prokes).
“Satgas ataupun TNI, Polri, Satpol PP maupun berbagai komunitas-komunitas yang mempunyai Satgas di tempat masing-masing untuk mulai mengingatkan dan mendorong agar masyarakat lebih disiplin melaksanakan prokes," ucap politikus Partai Golkar itu.
Melki juga mendorong Kementerian Kesehatan memastikan kesiapan rumah sakit menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19.
"Dan vaksinasi terus dijalankan bagi yang vaksinasi 1 belum segera dilakukan, bagi yang vaksinasi 2 belum juga segera, dan sudah lewat 6 bulan tentu sudah bisa dapat vaksinasi booster," pungkasnya. (RO/OL-09)
DINAS Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menjelaskan tentang Covid-19 varian JN.1 memiliki ciri khas yang mudah terlihat dari lidah.
38 warga Jakarta positif covid-19 varian baru JN 1
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi covid-19 baik dosis lengkap maupun booster.
BPJS Kesehatan akan menjadi penyedia penjaminan pasien covid-19 di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
SKEMA pendanaan pasien covid-19 bagi warga tidak mampu akan ditanggung oleh pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Dinkes DKI Jakarta sebut pasien covid-19 tidak perlu llagi akukan isolasi mandiri
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved