KEPALA Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono mengungkapkan, pihaknya menyiapkan empat skema pendanaan untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove.
"Pertama, APBN dan APBD bisa kita optimalkan penggunaannya," kata Hartono dalam acara Peran Insan Pers dalam Membangun Inisiatif Kolabirasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (20/1).
Selanjutnya, upaya pengumpulan dana juga dilakukan melalui skema grant and loan dari para pendonor yang berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.
Ketiga yakni skema investasi. Sekma tersebut dilakukan pada lokasi mangrove terdegradasi yang luas namun tidak dalam lingkungan masyarakat. Dalam skema tersebut, dimungkinkan juga peran perusahaan yang menggunakan kawasan untuk ikut serta dalam upaya percepatan rehabilitasi mangrove.
"Terakhir adalah CSR yang bisa kita kanalisasi dan kita dorong untuk tidak saja melakukan penanaman rehabilitasi mangrove langsung, tapi juga kegiatan-kegiatan pendukung seperti edukasi, penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mangrove bisa dikelola dengan lebih baik," beber Hartono.
Di awal pembentukan BRGM pada 2021 lalu, Hartono menyebutkan bahwa pihaknya membutuhkan dana sebanyak Rp18,4 triliun untuk perencanaan dan pembangunan data base rehabilitasi mangrove. Sementara itu, dibutuhkan dana sebesar Rp5,8 triliun pertahun untuk biaya pemeliharaan, pendampingan dan penguatan ekonomi masyarakat.
"Dengan partisipasi dari seluruh stakeholder dan optimalisasi dari sumber pendanaan, kami yakin bahwa target percepatan rehabilitasi mangrove dapat kita realisasikan bersama-sama," ucap dia.
Seperti diketahui, BRGM mengemban tugas untuk melakukan rehabilitasi pada 600 ribu hektar area hutan mangrove. Adapun, pada 2021, BRGM telah berhasil melakukan rehabilitasi pada 34 ribu hektar lahan hutan mangrove.
"Rehabilitasi mangrove tentu tidak hanya sekadar menanam, tapi juga bagaimana dalam jangka panjang mangrove yang kita rehabilitasi ini bisa memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," ucap dia.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan, upaya rehabilitasi mangrove menjadi salah satu kunci dalam pengendalian iklim dan penurunan efek gas rumah kaca. Terlebih Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 3,3 juta hektar yang merupakan hutan mangrove terluas di Asia.
"Mangrove juga akan membawa nama baik Indonesia dalam mendukung kepemipinan G20 di 2022 ini," ucap Siti.
Dikatakannya, sejumlah kawasan mangrove di Bali akan menjadi lokasi yang dikunjungi oleh para kepala dan pemimpin negara di dunia dari grup G20.
"Ini akan menjadi bukti komitmen kuat Indonesia dalam penanganan perubahan iklim dengan prisip pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan," pungkas dia. (H-2)
