Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS varian baru Omikron yang mulai menigkat akhir-akhir ini telah menambah kekhawatiran sejumlah pihak terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).
Terlebih, sejumlah daerah dengan level PPKM 1 dan 2 telah mengizinkan PTM 100% sesuai arahan SKB 4 Menteri terbaru.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaam, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan bahwa SKB 4 Menteri secara detail mengatur pelaksanaan PTM.
Tidak semua daerah menyelenggarakan PTM 100% sebab semua disesuaikan dengan level PPKM dan cakupan vaksinasi.
"Makanya SKB 4 Menteri ini sudah mengatur semua skenario, mau skenario paling buruk sampai paling baik. Jadi ini adalah SKB yang permanen," tuturnya saat berkunjung ke Universitas Padjajaran, Bandung(17/1).
Menurut Nadiem, situasi pandemi saat ini memang harus diwaspadai masyarakat. Semua orang khawatir, tetapi tidak serta merta membatalkan SKB tersebut.
Justru, ketidakpastian pandemi membuat SKB direvisi dan diatur secara detail. Bagaimana pun juga, pendidikan harus egera pulih, mengingat dampak buruk PJJ yang bisa berujung pada loss learning.
"Jadi kita semuanya tentu waspada dan khawatir mengenai omikron. Peraturan SKB 4 Menteri yang sudah diadakan itu sudah mengakomodasi semua situasinya. Artinya itu di SKB hanya level 1 dan 2 yang 100% melakuka PTM," jelasnya.
"Kalau misalnya pun omikron itu menimbulkan kasus yang sangat pesat tentunya semua daerah-daerah akan mulai pindah ke PPKM level 3 dan 4 yaitu PTM terbatas atau sama sekali tidak boleh melaksanalan PTM," jelas Nadiem.
Untuk itu, pelaksanaan PTM akan terus berjalan sesuai situasi di daerah-daerah saat ini. Baik PTM 100% maupun PTM terbatas masih menjadi pilihan utama dalam upaya memulihkan sektor pendidikan.
"Banyak orang mengira SKB 4 Menteri ini timingnya tidak pas dengan adanya omikron. Padahal ini sudah mengakomodasi situasi covid, angka penularan tertinggi maupun kita sudah masuk rendah, jadi semua situasi sudah ada normalisasinya," tandasnya. (Van/OL-09)
Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung peran CESGS sebagai PUI-PT Bisnis Berkelanjutan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Nadiem Makarim ungkap kesedihan jalani puasa & Lebaran pertama di rutan akibat kasus korupsi Chromebook Rp2,18 triliun. Simak detail lengkap sidangnya.
SIDANG perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Mulyatsah menyatakan dirinya merasa dijebak oleh atasannya saat itu, Eks Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam sidang dugaan korupsi Chromebook
TIM Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap fakta dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.
Kondisi kesehatan Nadiem Makarim menurun akibat reinfeksi bekas operasi. Eks Mendikbudristek ini terancam operasi lagi di tengah sidang korupsi Chromebook.
Persidangan lanjutan perkara pengadaan laptop Chromebook pada Senin (02/03) lalu, kembali membuka fakta-fakta baru yang memperjelas isu harga pasar dan menepis dugaan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved