Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
HARAPAN dan optimisme masyarakat harus diimbangi komitmen kuat dari para pemangku kepentingan untuk merealisasikan rencana dan janji. Dengan demikian proses kebangkitan di sejumlah sektor dapat berjalan dengan baik.
"Tahun baru selalu saja menghadirkan optimisme dan harapan baru. Apalagi di tahun ini kondisi penyebaran covid-19 relatif terkendali. Hal tersebut membuka peluang kebangkitan di berbagai sektor pembangunan semakin besar," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/1).
Menurut Lestari, besarnya peluang di sejumlah sektor pembangunan memberi harapan dan optimisme masyarakat yang terus meningkat. Rerie, sapaan akrab Lestari, mencontohkan di sektor pendidikan tahun ini akan diterapkan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) berdasarkan capaian vaksinasi terhadap guru, tenaga kependidikan, serta warga masyarakat lanjut usia (lansia), dan level PPKM di daerah masing-masing sekolah.
Keberhasilan berlangsungnya PTM di sejumlah daerah, tambah Rerie, diharapkan menekan ancaman learning loss akibat terganggunya proses belajar mengajar pada dua tahun terakhir. Demikian juga, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan janji para politisi di parlemen yang akan menuntaskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang sudah bertahun-tahun berproses.
Sebut saja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Relatif terkendalinya penyebaran covid-19 saat ini, tegas Rerie, seharusnya mampu mempercepat proses pembahasan sejumlah RUU, tanpa kendala teknis yang berarti.
Masyarakat sangat berharap, tambah Rerie, tuntasnya sejumlah RUU tersebut menjadi undang-undang dapat melindungi setiap warga negara dari ancaman sejumlah pihak yang ingin merampas hak-hak mereka. Namun, tegasnya, semua rencana dan janji untuk memperbaiki keadaan itu membutuhkan komitmen kuat untuk merealisasikannya.
Pelaksanaan PTM di sejumlah daerah akan sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari setiap pemerintah daerah untuk terus meningkatkan vaksinasi para tenaga pendidikan di daerah tersebut. Sementara itu kecepatan pembahasan sejumlah RUU untuk menjadi undang-undang akan sangat bergantung pada komitmen kuat para pimpinan DPR untuk mendorong wakil rakyat di parlemen agar segera menuntaskan pembahasan sejumlah RUU tersebut.
Baca juga: Segera Lindungi Warga Negara dari Ancaman Tindak Kekerasan Seksual
Dengan begitu, tahun ini, tegas Rerie, merupakan ajang pembuktian komitmen para pemangku kepentingan benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat atau hanya untuk kelompoknya. (OL-14)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved