Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, tenaga kesehatan (nakes) non-Aparatur Sipil negara (ASN) atau nakes honorer masih banyak yang belum mendapatkan status dan kesejahteraan layak. Padahal, jasa mereka sangat besar dalam melayani masyarakat, terutama di masa pandemi ini.
“Jadi Nakes non-ASN jumlahnya ternyata besar, posisi mereka sangat vital apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 ini,” jelas Edy saat mengikuti Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau RSUD Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (27/12).
Terkait masalah status dan kesejahteraan nakes non ASN, Edy menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dan masalah tersebut perlu untuk segera diselesaikan. “Saya kira ini persoalan penting yang harus didengar oleh pemerintah, terutama oleh Kemenkes, Kemenpan-RB, Kemendagri dan Kemenkeu,” ujarnya.
Edy mengungkapkan bahwa Panja Nakes Honorer yang dibentuk Komisi IX DPR RI saat ini tengah berupaya untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan tenaga kesehatan honorer di Indonesia.
Ia secara pribadi berharap, upaya tersebut dapat menghasilkan formasi baru pada tahun 2022, khusus bagi nakes. “Mudah-mudahan, harapan saya pada tahun 2022 ada formasi khusus bagi nakes non ASN,” pungkasnya. (RO/OL-09)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
IDAI menyambut baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved