Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, tenaga kesehatan (nakes) non-Aparatur Sipil negara (ASN) atau nakes honorer masih banyak yang belum mendapatkan status dan kesejahteraan layak. Padahal, jasa mereka sangat besar dalam melayani masyarakat, terutama di masa pandemi ini.
“Jadi Nakes non-ASN jumlahnya ternyata besar, posisi mereka sangat vital apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 ini,” jelas Edy saat mengikuti Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau RSUD Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (27/12).
Terkait masalah status dan kesejahteraan nakes non ASN, Edy menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dan masalah tersebut perlu untuk segera diselesaikan. “Saya kira ini persoalan penting yang harus didengar oleh pemerintah, terutama oleh Kemenkes, Kemenpan-RB, Kemendagri dan Kemenkeu,” ujarnya.
Edy mengungkapkan bahwa Panja Nakes Honorer yang dibentuk Komisi IX DPR RI saat ini tengah berupaya untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan tenaga kesehatan honorer di Indonesia.
Ia secara pribadi berharap, upaya tersebut dapat menghasilkan formasi baru pada tahun 2022, khusus bagi nakes. “Mudah-mudahan, harapan saya pada tahun 2022 ada formasi khusus bagi nakes non ASN,” pungkasnya. (RO/OL-09)
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
IDAI menyambut baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved