Selasa 30 November 2021, 23:34 WIB

Kemendikbudristek Minta ada Pemilahan Objek Pajak pada PTS 

Mediaindonesia.com | Humaniora
Kemendikbudristek Minta ada Pemilahan Objek Pajak pada PTS 

Ilustrasi
Ilustrasi pajak

 

SEKRETARIS Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Sesditjendiktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Paristiyanti Nurwardani mendorong agar dilakukan adanya pemilahan objek pajak pada perguruan tinggi swasta (PTS). 

“Perlu dilakukan pemilihan dan pemilahan kampus swasta yang mana yang seharusnya menjadi objek pajak dan mana yang tidak,” ujar Paristiyanti dalam dialog “PTS Jadi Objek Pajak, Tepat atau Perlu Revisi?” yang diselenggarakan Universitas YARSI yang dipantau di Jakarta, Selasa (30/11). 

Dia menambahkan, jika PTS tersebut sudah mempunyai keuangan yang baik bahkan ada yang memiliki hotel, maka bisa dijadikan objek pajak. Sementara kampus yang kesulitan secara ekonomi tidak perlu menjadi objek pajak bahkan harus dibantu. 

Dia memberikan contoh bagaimana di Amerika Serikat, perguruan tinggi adalah entitas yang bebas pajak. Perguruan tinggi swasta di Amerika Serikat melaporkan internal revenue service atau IRS untuk umum. 

“PTS maupun PTN di Amerika Serikat, membayar bentuk pajak lain seperti pajak gaji untuk karyawan. Hal ini sama dengan yang terjadi di Indonesia,” terang dia. 

Baca juga : BNPT Gelar Anugerah Indonesia Damai 2021

Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi (APPERTI)Jurnalis Uddin mengatakan, memang ada sejumlah pajak yang dinilai memberatkan dunia pendidikan. Seperti pajak untuk pembelian alat kesehatan yang digunakan untuk penelitian. Selain itu juga pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mana nilai jual objek pajak (NJOP) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Selanjutnya sisa lebih yang tidak dimanfaatkan selama empat tahun dan berlaku progresif. Sementara di satu sisi, pihak yayasan sebagai pengelola PTS kesulitan menggunakan sisa lebih karena membutuhkan waktu untuk menabung misalnya untuk pembangunan gedung maupun perluasan lahan. 

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, mengatakan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jasa pendidikan tidak dikenakan pajak alias nol persen. Akan tetapi jasa pendidikan masuk ke dalam objek pajak. 

“Konsekuensinya lembaga pendidikan akan dibebani berbagai administrasi perpajakan agar mendapatkan nol persen,” kata Ecky. (Ant/OL-7)

Baca Juga

Ist

Kedaulatan Santri Sebut Tiga Kiat Berdakwah Menyatukan Umat

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 21 Januari 2022, 08:30 WIB
Jangan asal mengutip dari internet tanpa mengetahui sumbernya sehingga dapat menciptakan kegaduhan yang tidak...
MI / ADAM DWI

Luhut Instruksikan Akselerasi Vaksin Booster di Jabodetabek

👤Mediaindonesia 🕔Jumat 21 Januari 2022, 08:25 WIB
Mengingat Jabodetabek adalah pusat mobilitas, penyebaran kasus ke provinsi lain dapat terjadi dengan lebih...
DOK LSPR.

LSPR Perbarui Kerja Sama dengan New York Film Academy

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 21 Januari 2022, 08:05 WIB
Kegiatan dalam kerja sama ini seperti pertukaran dosen dan staf, Program Pertukaran Mahasiswa dan Program Studi di Luar Negeri, Konferensi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya