Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PANDEMI Covid-19 yang berkepanjangan hingga saat ini menjadi salah satu pemicu timbulnya ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu perkembangan teknologi digital yang sangat pesat juga menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian besar institusi di seluruh dunia termasuk para penyelenggara jaminan sosial.
Hal inilah yang mendasari BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyelenggarakan Webinar Internasional bertema Social Protection in the Face of Digitalization and Economic Uncertaintie.
Webinar ini digelar dalam rangka menyambut HUT Ke-44 BPJAMSOSTEK sekaligus merupakan rangkaian dari 38th ASEAN Social Security Association (ASSA) Board Meeting.
Kegiatan tersebut resmi dibuka Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo serta Acting Director General NSSF Cambodia selaku The Chairman of ASSA 2020-2021 H.E. Mr Heng Sophannarith.
Dalam sambutannya, Anggoro mengatakan bahwa gelombang transformasi digital yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 ini seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, namun harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memajukan perlindungan sosial ke tingkat yang lebih baik.
“Teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan perlindungan sosial. Penggunaan teknologi informasi dalam perlindungan sosial dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian suatu negara. Selain itu, juga memberikan kemudahan dan layanan yang lebih cepat serta keamanan yang lebih baik bagi penerima manfaat dan masyarakat,” ujar Anggoro.
Dalam kesempatan yang sama Heng Sophannarith dalam sambutannya mengapresiasi BPJAMSOSTEK yang menjadi tuan rumah ASSA Board Meeting dan menyelenggarakan webinar internasional terkait jaminan sosial.
Senada dengan Anggoro, pihaknya juga mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas dan cakupan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
"Digitalisasi memainkan peran penting dalam jaminan sosial diantaranya untuk memenuhi kebutuhan peserta ketika melakukan klaim, pembayaran iuran maupun saat membutuhkan informasi terbaru terkait jaminan sosial. Selain itu teknologi juga mampu meningkatkan kualitas dan manajemen data," papar Heng Sophannarith.
Melalui webinar dan Board Meeting, Heng Sophannarith juga berharap mampu menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari pelaksanaan jaminan sosial di tengah era revolusi industri 4.0 dan pasca pandemi Covid 19.
Webinar yang diikuti oleh 1.800an peserta dari berbagai negara tersebut terbagi dalam 2 sesi diskusi panel, di mana masing-masing membahas isu terkait “Covid-19 and Economic Uncertainties: Impact and Policy Responses”.
Webinar ini menghadirkan narasumber Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani, Achim Schmillen dari The World Bank Indonesia serta Head and Assistant Director of the
Labour and Civil Service Division ASEAN Secretariat Mega Irena
Sedangkan untuk sesi 2 membahas “Digital Solutions for Social Protection” dengan narasumber Director of Social Security Development International Social Security Association (ISSA) Raul Ruggia-Frick, Director Of Business Incubator & Accelerator CPF Board Singapore Ms Dorcas Fong, Head of Transformation SOCSO Malaysia Paul Kang Hian Beng serta Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJAMSOSTEK Pramudya Iriawan Buntoro.
Tak hanya webinar, dalam rangkaian ASSA Board Meeting tahun ini, BPJAMSOSTEK juga menerima estafet kepemimpinan ASSA untuk periode 2021-2022.
Selain itu, ASSA juga memberikan apresiasi kepada beberapa institusi yang berhasil melakukan inovasi terbaik dalam penyelenggaran jaminan sosial di negaranya, termasuk BPJAMSOSTEK yang mendapatkan Strategic Communication Recognition Award.
Penghargaan tersebut diberikan kepada BPJAMSOSTEK yang dinilai berhasil mengaplikasikan strategi komunikasi terpadu dalam penanganan isu atau berita.
“Saya berharap kita bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi pekerja saat ini di dalam konteks global," jelas Anggoro.
"Saya percaya pelajaran dan pengalaman yang akan dibahas dalam webinar ini dapat memberi inspirasi bagi kita dalam memajukan jaminan sosial di setiap negara, sehingga dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja,” pungkas Anggoro. (RO/OL-09)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Sebagai bagian dari dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan menggelar Abdi Nagri Nganjang ka Warga.
Kota Yogyakarta telah memiliki sistem sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
2021 hingga 2025, Ombudsman RI telah menerima 415 laporan masyarakat terkait dengan maladministrasi pada bidang perekonomian yang menyebabkan kerugian negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved