Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) akan kembali melaksanakan seleksi ASN PPPK untuk guru pada awal Desember 2021. Jadwal ini dikekuarkan setelah sebelumnya sempat menunda kurang lebih sebulan yakni awal November.
Pengumuman dan pemulihan formasi sudah dibuka sejak 15-19 November. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru pada 2 Desember dan cetak kartu peserta seleksi di tanggal 2-5 Desember.
Baca juga: PGI Tegaskan Tidak Ikut Campur Provokasi Pembubaran MUI
Untuk pelaksanaan seleksi sendiri akan dimulai pada 6-10 Desember. Seterusnya, pengumuman hasil di 16 Desember dengan masa sanggah dijadwalkan pada 17-19. Kemudian, jawaban sanggah diumumkan 19-25 Desember dan pengumuman pasca sanggah dii 30 Desember nanti.
"Mari memfokuskan energi serta berkonsentrasi pada tahapan. Tingkatkan terus kemampuan diri, teruslah belajar dan berbagai sumber termasuk modul yang telah disediakan Kemendikbud-Ristek maupun modul-modul lainnya," tulis Ditjen GTK do akun Instagram resminya @ditjen.gtk.kemdikbud, Sabtu (19/11). (OL-4)
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
WFH ASN DKI diawasi ketat. Pramono larang kerja dari kafe dan penggunaan kendaraan pribadi. Pelanggar terancam sanksi tegas dari Pemprov.
Mendagri Tito Karnavian resmi terbitkan SE WFH ASN Daerah setiap Jumat mulai 1 April 2026. Simak aturan, pengecualian, dan mekanisme pengawasannya di sini.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin tegaskan WFH satu hari sepekan bukan Work From Anywhere. ASN wajib standby, ponsel aktif, dan menjaga profesionalisme kerja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terapkan WFH setiap Jumat bagi ASN sesuai kebijakan pusat. Pejabat struktural dan layanan publik tetap bekerja normal.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Instansi pemerintah juga telah menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ketika mengangkat PPPK.
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan pusat-daerah, kehilangan relevansi ketika tidak diimbangi dukungan fiskal yang memadai.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved