Jumat 12 November 2021, 14:05 WIB

Dari Pinjol sampai Toa Masjid, Ini Isi Lengkap 12 Fatwa Ulama MUI

Faustinus Nua | Humaniora
Dari Pinjol sampai Toa Masjid, Ini Isi Lengkap 12 Fatwa Ulama MUI

Antara
Ilustrasi

 

SELAIN mengharamkan pinjaman online dan mata uang kripto IJTIMA Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi ditutup Kamis (11/10) malam dengan menyepakati sejumlah hal lain.

Berikut ini penjelasan hasil-hasil kesepakatan ulama seperti yang disampaikan oleh Ketua Fatwa MUI KH Asrorum Niam Sholeh dalam keterangan resminya.

1. Kripto Haram Sebagai Mata Uang
Para ulama menyepakati bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram. Kripto dinilai tidak memenuhi sil'ah secara syar'i. Kripto disebut mengandung gharar, dharar, juga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

"Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram. Cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i," jelas Asrorum Niam.

2. Cabut Permendikbud-Ristek PPKS
Asrorum Niam mengatakan bahwa Ijtima Ulama menyoroti frasa 'tanpa persetujuan korban' di Permendikbud-Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Paran ulama menilai frasa itu bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Sehingga Ijtima meminta agar beleid itu dicabut atau setidak-tidaknya dievaluasi/ direvisi.

"Dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan sebagaimana ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, dan materi muatannya wajib sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia," kata Asrorun.

3. Aturan Nikah Online
Poin berikutnya terkait aturan nikah online, MUI menyepakati bahwa nikah tidak sah apabila tidak memenuhi syarat sah ijab-kabul. Lantas, akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab-kabul akad pernikahan.

"Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar akad nikah secara online bisa sah? Yakni dilaksanakan secara ittihadu al-majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafaz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung)," kata Asrorum Niam.

4. Pinjaman Online Riba Hukumnya Haram
Asrorum Niam menyampaikan bahwa pinjaman online yang mengandung riba hukumnya haram. Hal yang sama juga berlaku pada pinjaman offline meski dilakukan atas dasar kerelaan. Lantas, umat Islam harus memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

5. Lecehkan Agama Hukumnya Haram
MUI memutuskan bahwa menghina hingga melecehkan agama hukumnya haram. "Menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan, dan simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan oleh agama hukumnya haram," ujarnya.

Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkannAllah SWT, Nabi Muhammad SAW, Kitab Suci Al quran.

d. Ibadah Mahdlah seperti Shalat, Puasa, Zakat dan Haji, Sahabat Rasulullah SAW, Simbol-simbol dan/atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, Masjid, dan adzan.

Selain itu, pembuatan gambar, poster, karikatur masuk kategori penistaan agama. Kemudian, pernyataan dan ucapan di muka umum dan media yang menghina agama juga masuk kategori penistaan agama.

"Pembuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang di-publish ke publik melalui media cetak, media sosial, media elektronik, dan media publik lainnya," kata dia.

6. Pemilu dan Pilkada
Isu pemilu dan pilkada juga dibahas dalam ijtima ulam ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pilkada lebih banyak menimbulkan mafsadah atau kerusakan akibat perbuatan buruk yang melanggar hukum.

"Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini dinilai lebih besar mafsadahnya daripada maslahatnya," ujar Asrorum Niam.

Dia menyebutkan beberapa mafsadah yang ditimbulkan, antara lain menajamnya konflik horizontal di tengah masyarakat. Selain itu, dampak lain dari pilkada ialah adanya disharmoni, mengancam integrasi nasional, dan merusak moral akibat adanya politik uang.

7. RUU Minuman Beralkohol Segera Disahkan
Selanjutnya, itjima ulama MUI juga membahas mengenai larang minuman beralkohol. MUI meminta DPR dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) menjadi undang-undang. Menurut MUI, minuman beralkohol merugikan masyarakat.

"RUU Larangan Minuman Beralkohol yang telah sejalan dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol agar segera disahkan menjadi UU," imbuhnya.

Negara, kata Asrorum Niam, harus hadir untuk mengatur minuman beralkohol. Dia mengatakan, sesuai amanat konstitusi, yaitu Preambul UUD 1945, negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia.

"Negara harus menerbitkan regulasi mulai dari pencegahan, pengurangan risiko, daya tanggap, serta upaya pemulihan akibat minuman beralkohol," jelas Niam.

"Berlandaskan ajaran agama, bahwa semua agama melarang minuman dan beralkohol. Islam dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90, dan hadis-hadis Nabi, serta kaedah ushuliyah, serta fatwa MUI, menegaskan bahwa khamar, alkohol, minuman dan makanan beralkohol adalah haram," sambungnya.

8. Tak Ada Stigma Negatif soal Jihad dan Khilafah
MUI juga mengeluarkan pandangannya mengenai jihad dan khilafah. MUI menolak pandangan yang memaknai jihad dengan semata-mata perang dan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan.

"MUI menggunakan manhaj wasathiyah (berkeadilan dan berkeseimbangan) dalam memahami makna jihad dan khilafah. Oleh karena itu, MUI menolak pandangan yang dengan sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah, yang menyatakan bahwa jihad dan khilafah bukan bagian dari Islam," ucap Asrorum Niam.

Dia menjelaskan bahwa jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah. Perihal itu telah difatwakan oleh MUI.NDalam situasi damai, implementasi makna jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan. "Dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara," kata dia.

9. Aturan Toa Masjid
Adapula, Ijtima membahas mengenai volume toa masjid yang digunakan untuk azan. MUI mengatakan hal itu sebelumnya telah diatur oelh pemerintah. Dalam hal ini, Kemenag telah menerbitkan aturan sejak tahun 1978 untuk dipedomani setiap muslim, khususnya para pengurus masjid/musholla. Agar lebih kontekstual, perlu disegarkan kembali seiring dengan dinamika masyarakat.

MUI kemudian merekomendasikan adanya sosialisasi dan pembinaan kepada umat Islam. MUI juga menyarakankan sosialisasi delakukan kepada pengurus masjid/dan masyarakat umum tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid mushalla yang lebih maslahah.

"MUI juga merekomendasikan pemerintah memfasilitasi infrastruktur masjid dan mushala sebagai penyempurna kegiatan syiar keagamaan," sebutnya.

10. Masa Jabatan Presiden 2 Kali
Ijtima Ulama MUI itu juga menghasilkan mengenai pemilihan presiden. MUI mengatakan masa jabatan presiden hanya dua kali periode.

"Pembatasan masa jabatan kepemimpinan maksimum dua kali sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku wajib untuk diikuti guna mewujudkan kemaslahatan serta mencegah mafsadah," ujar Niam.

Dalam Ijtima Ulama MUI juga diputuskan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia. Selain itu, pemilu harus bebas dari oligarki dan dinasti politik.

11. Aturan Pajak Bea Cukai
12. Aturan Transplantasi Rahim

Mengenai dua poin terakhir, Niam mengatakan pihaknya masih melakukan finalisasi keterangan.

Asrorun Niam menambahkan, selama berjalannya musyawarah tidak didasarkan kepada kepentingan yang bersifat personal baik ananiah (egois), hizbiyyah (fanati sempit), dan lainnya. ‘’Ini hal yang patut kita syukuri bahwa musyawarah didasarkan kepada ide, ilmu, dan hikmah akan saling menguatkan dan mengokohkan,’’ tambahnya. (H-2)

 

Baca Juga

Ist

Coreta Louise Luncurkan Koleksi Terbaru di New York Fashion Week

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 14:31 WIB
Kali ini tema yang diangkat adalah "Sea Reflection" yang terinspirasi dari keindahan bawah laut khususnya Bunaken Sulawesi Utara...
dok.ist

Jokowi: Kita Butuh SDM Berkualitas dan Berintegritas

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 25 September 2022, 13:21 WIB
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Indonesia membutuhkan SDM yang berkualitas dan berintegritas demi memenuhi tantangan pasar...
ANTARA/Makna Zaezar

KLHK Ajak Semua Pihak Cegah Kecelakaan Akibat Asap Karhutla di Jalan Tol

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 25 September 2022, 13:15 WIB
Basar menambahkan perlunya patroli yang intensif dari para pihak pengelola jalan tol untuk mereduksi risiko kecelakaan akibat asap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya