Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) akan kembali membuka seleksi PPPK bagi guru honorer dan tenaga kependidikan. Meski sudah menyelesaikan tes tahap 1 lewat pengumuman hasil pada 8 Oktober lalu, hingga kini jadwal pelaksanaan tahap 2 belum bisa dipastikan.
Sebelumnya, seleksi tahap 2 dijadwalkan akan dimulai pada 24 Oktober dengan pembukaan penftaran. Namun, agenda tersebut harus diundur lantaran Kemendikbud-Ristek masih melakukan evaluasi. Hingga saat ini pun belum ada jadwal baru pelaksanaan tes bagi para guru honorer.
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Ditjen GTK Praptono mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi akan segera dilakukan. Pihaknya menanti jadwal pelaksanaan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Baca juga: Asosiasi Penyiaran Tolak Standar Program Siaran KPI yang Baru
"Masih nunggu jadwal pelaksanaan (seleksi Guru PPPK) dari Panselnas," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (9/11).
Dia menyampaikan bahwa Kemendikbud-Ristek berkomitmen untuk menyelenggarakan seleksi tahap 2. Hal itu merupakan bentuk perhatian dan kepedulian kementerian akan profesi guru honorer yang masih jauh dari sejahtera.
"Kemdikbud-Ristek komitmen bahwa seleksi (guru PPPK) tahap 2 akan dilakukan," imbuhnya.
Adapun, Kemendikbud-Ristek menargetkan untuk menerima 1 juta guru honorer menjadi tenaga PPPK. Para guru akan menerima gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS dan anggarannya pun disiapkan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak perlu khawatir dalam mengajukan formasi kebutuhan guru di daerah.(OL-4)
Pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, kembali mengangkat isu rendahnya tingkat kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
Pelantikan pengangkatan guru dan tenaga pendidikan tersebut akan dilaksanakan secara serempak pada Jumat (12/12).
Hetifah menekankan jika status honorer akan dihapus, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak.
Selain penambahan insentif, pemerintah juga menyiapkan program pengembangan kompetensi yang lebih terstruktur untuk para guru.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih perlu menjadi perhatian serius karena mereka berada di garda terdepan dalam proses pendidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved