Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PELONGGARAN sejumlah aktivitas berlanjut. Sosialisasi kebiasaan baru dalam berkegiatan harus terus dilakukan agar pemahaman masyarakat terkait tanggung jawab dalam setiap berkegiatan terus meningkat.
"Pelonggaran kegiatan di berbagai sektor terus berlanjut seiring dengan turunnya level PPKM di sejumlah daerah dipicu sejumlah indikator pengendalian covid-19 yang terus membaik. Sikap tanggung jawab dalam setiap berkegiatan harus terus dihidupkan dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/10).
Pemerintah kembali melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4 di Jawa-Bali untuk menekan penyebaran virus korona. Kebijakan itu diperpanjang selama 14 hari, yakni 19 Oktober sampai 1 November 2021. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (18/10).
Meski PPKM diperpanjang, pelonggaran pada sejumlah sektor selama masa PPKM terus berlanjut. Pelonggaran itu antara lain seperti pembukaan tempat bermain anak di mal atau pusat perbelanjaan di daerah level 2, penambahan kapasitas bioskop menjadi 70%, dan diizinkannya anak di bawah 12 tahun masuk tempat wisata.
Menurut Lestari, kebijakan pelonggaran tersebut membutuhkan peningkatan sikap tanggung jawab setiap masyarakat dalam berkegiatan. Sikap tanggung jawab itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, bisa dalam bentuk membantu memutus rantai penyebaran virus korona lewat disiplin menggunakan masker dan bersedia divaksinasi covid-19.
Memakai masker, tegas Rerie, bisa menjadi upaya kita agar terhindar sebagai penular virus bila kita terpapar. Di sisi lain menggunakan masker sekaligus menjadi tameng kita dari penularan. Sedangkan vaksinasi, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, meningkatkan imunitas tubuh sehingga mencegah tubuh kita terpapar virus korona.
Baca juga: Menko PMK Sebut Kebijakan Geser Hari Libur Bukti Pemerintah Serius Tangani Pandemi
Di masa pandemi menuju endemi, tegas Rerie, kita membutuhkan gerakan bersama dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan para pemangku kepentingan dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19.
Sikap bertanggung jawab terhadap orang lain dan diri dalam setiap berkegiatan, ujar Rerie, harus terus ditumbuhkan untuk membantu langkah pengendalian penyebaran virus korona di Tanah Air. (OL-14)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
BANGUN kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus Nipah di tanah air.
Aspek inklusivitas harus menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan nasional.
DORONG upaya pencegahan pekerja anak di tanah air secara konsisten dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif dan didukung sejumlah pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved