Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pemerintah daerah untuk membuat dokumen kajian risiko bencana (KRB) sebagai salah satu langkah penting membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
"Setiap daerah harus memiliki dokumen KRB yang berisi hasil kajian dan analisis potensi ancaman bencana di masing-masing daerah." kata Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo di Ambon, Selasa (19/10). Ambon menjadi lokasi rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2021.
Agus menyatakan belum semua daerah memiliki dokumen KRB secara spesifik tentang ancaman bencana yang ada di daerahnya.
Baca juga: DPR Awasi Ketat Urusan Perhajian, Indeks Kepuasan Jemaah Terus Meningkat
"Pemerintah daerah lebih tahu potensi dan jenis ancaman bencana yang ada dan kemungkinan terjadi di wilayah masing-masing. Tidak semua daerah ancamannya sama. Seharusnya dokumen KRB disiapkan sebagai upaya antisipasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana," katanya.
Dokumen KRB berisi berbagai data ancaman bencana, termasuk jumlah penduduk di daerah rawan maupun jenis bangunan rumah dan fasilitas tahan gempa atau tidak, termasuk kalkulasi jumlah warga yang akan terdampak saat terjadi bencana.
Dia mencontohkan Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku dengan jenis bencana yang bisa terjadi setiap saat yakni banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami.
Oleh karena itu, Pemkot Ambon diminta membuat kajian dan analisis mendalam wilayah mana saja yang rawan terhadap jenis ancaman bencana, jumlah penduduk, serta bangunan di lokasi rawan bencana, termasuk taksiran kerugian yang dialami maupun anggaran rekonstruksi dan rehabilitasi yang dibutuhkan.
Hasil kajian dan analisis itu menjadi dokumen penting bagi Pemkot Ambon untuk menentukan langkah-langkah strategis mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana, termasuk alokasi dana cadangan maupun langkah mitigasi untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapinya.
Baca juga: Menko PMK Sebut Kebijakan Geser Hari Libur Bukti Pemerintah Serius Tangani Pandemi
Dia menambahkan dokumen KRB itu menjadi bagian dari strategi pengurangan risiko bencana di tingkat lokal, sekaligus menjadi salah satu di antara tujuh target kerangka kerja untuk pengurangan risiko bencana secara global yang ditandatangani 190 negara di Sendai, Jepang pada 2015.
Berdasarkan dokumen KRB tersebut, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyusun rencana penanggulangan bencana jangka menengah lima tahunan, yang memuat program sosialisasi, edukasi, penyiapan SDM, pengecekan bangunan hingga analisis cepat kekuatan bangunan jika terkena gempa agar bisa ditaksir nilai kerugian dan biaya perbaikannnya.
Rencana penanggulangan bencana lima tahun itu, ujar Agus, kemudian dapat dijabarkan menjadi tiga hal pokok, yakni pertama rencana mitigasi yang mengatur tentang sosialisasi secara masif kepada masyarakat, latihan evakuasi, hingga perbaikan perizinan membangun.
Kedua, rencana penanganan kedaruratan bencana yang mengatur sistem komando saat terjadi bencana, ketersediaan SDM, berbagai latihan (geladi ruang hingga geladi lapang), penyiapan anggaran sehingga pertolongan dapat dilakukan seketika saat terjadi bencana.
Tahapan ketiga, yakni rekonstruksi dan pemulihan yang dapat dilakukan secepatnya, termasuk penanganan trauma, normalisasi aktivitas dan perbaikan kerusakan dapat dilakukan secepatnya.
"Dengan penyiapan semua dokumen ini maka pemda siap menghadapi bencana yang mulai dari prabencana, saat bencana maupun pascabencana, terutama pengurangan risikonya," kata dia.(Ant/H-3)
Akibat bencana, satu warga ditemukan meninggal dan dua orang masih dalam pencarian.
Peristiwa pada Minggu (29/6) sekitar pukul 15.00 WIB itu mengakibatkan dua orang petani bernama Acu, 60, dan Amin, 50, warga Ciomas, masih tertimbun.
“Tim gabungan sudah menyingkirkan semua material yang menutup jalan di Ampelgading. Kini sudah dibuka kembali,”
Ekskavator juga diturunkan lantaran tanah yang menimbun jalan cukup dalam hingga tiang kabel roboh
Camat Salawu, Nandang Haryana mengatakan, hujan deras yang terjadi sejak malam hingga pagi menyebabkan tebing setinggi 20 meter longsor menutup jalan alternatif
Akibat longsor itu, akses menuju Dusun Lumban Julu serta akses masyarakat menuju perladangan nyaris putus.
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
BNPB menyebut wilayah Indonesia masih akan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer. Kondisi itu membuat ancaman bencana hidrometeorologi juga masih akan mengintai.
BNPB mencatat 18 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak Selasa (24/6) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB.
Sebagai bentuk respons, BPBD Kabupaten Demak bersama sejumlah pihak melakukan penanganan darurat, termasuk penutupan tanggul, pompanisasi di titik kritis.
Lokasi banjir antara lain di Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai Utara dan Sinjai Timur. Sedangkan data korban terdampak berjumlah 60 kepala keluarga atau 271 jiwa.
Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah membakar sekitar 96 ha sejak awal tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved