Senin 18 Oktober 2021, 20:49 WIB

Wajib Sertifikasi Halal Bagi Obat dan Kosmetik Dimulai, BPJPH Janji Percepat Layanan

Theofilus Ifan Sucipto | Humaniora
Wajib Sertifikasi Halal Bagi Obat dan Kosmetik Dimulai, BPJPH Janji Percepat Layanan

http://www.halal.go.id/
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

 

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) berupaya mempercepat respons permohonan sertifikasi halal. Hal itu untuk menindaklanjuti kewajiban sertifikasi halal bagi obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan mulai kemarin.

"Saya mengajak semua pihak untuk merespon tantangan ini dengan percepatan layanan sertifikasi halal," kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham dalam keterangan tertulis, hari ini.

Aqil mengatakan terobosan yang hendak dilakukan, yakni menerapkan digitalisasi layanan. BPJPH harus menerapkan pelayanannya secara digital dan terintegrasi melalui satu pintu.

Menurut Aqil, kecepatan merespons sertifikasi halal krusial. Apalagi, penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap pertama untuk produk makanan dan minuman serta hasil dan jasa penyembelihan masih berlangsung.

Dia juga mendorong pemangku kepentingan penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) bahu membahu meningkatkan kualitas penyelenggaraan JPH. Khususnya dengan mengoptimalisasi layanan sertifikasi halal.

Baca juga: Kemenkes Jajaki 3 Obat yang Dianggap Bisa Atasi Pandemi

"Mari mewujudkan pelaksanaan sertifikasi halal secara mudah, cepat, tepat waktu, dan akuntabel," papar Aqil.

Kemenag mewajibkan obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan bersertifikat halal. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kewajiban tersebut adalah tahap dua. Pada tahap pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag mewajibkan makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan bersertifikat halal sejak 17 Oktober 2019.

"Tahap kedua ini dilaksanakan mulai 17 Oktober 2021 sampai dengan yang terdekat 17 Oktober 2026," kata Yaqut dalam keterangan tertulis, kemarin.

Penahapan ini bertujuan agar kewajiban bersertifikat halal bagi produk terlaksana dengan baik dan menghindari potensi kesulitan. Khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya.(Medcom.id/OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Basri Marzuki

Remaja Perlu Lewati Masa Pubertas Tanpa Baper

👤Basuki Eka Purnama 🕔Rabu 08 Desember 2021, 11:30 WIB
Penting sekali bagi remaja untuk bisa diterima, diakui, dan menjadi bagian dari lingkungan...
ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

Kemendikbud-Ristek Tetapkan 289 Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2021

👤Faustinus Nua 🕔Rabu 08 Desember 2021, 11:05 WIB
Kemendikbud Ristek mengapresiasi kepada pemda dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya melestarikan warisan budaya...
MI/ Dwi Apriani

Kasus Covid-19 Terkendali, Upaya Perlindungan Tetap Maksimal

👤 Ferdian Ananda Majni 🕔Rabu 08 Desember 2021, 10:40 WIB
Pemerintah terus berupaya maksimal memberikan perlindungan dengan meningkatkan kualitas penanganan dan menggencarkan vaksinasi, terutama...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya