Senin 18 Oktober 2021, 20:49 WIB

Wajib Sertifikasi Halal Bagi Obat dan Kosmetik Dimulai, BPJPH Janji Percepat Layanan

Theofilus Ifan Sucipto | Humaniora
Wajib Sertifikasi Halal Bagi Obat dan Kosmetik Dimulai, BPJPH Janji Percepat Layanan

http://www.halal.go.id/
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

 

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) berupaya mempercepat respons permohonan sertifikasi halal. Hal itu untuk menindaklanjuti kewajiban sertifikasi halal bagi obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan mulai kemarin.

"Saya mengajak semua pihak untuk merespon tantangan ini dengan percepatan layanan sertifikasi halal," kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham dalam keterangan tertulis, hari ini.

Aqil mengatakan terobosan yang hendak dilakukan, yakni menerapkan digitalisasi layanan. BPJPH harus menerapkan pelayanannya secara digital dan terintegrasi melalui satu pintu.

Menurut Aqil, kecepatan merespons sertifikasi halal krusial. Apalagi, penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap pertama untuk produk makanan dan minuman serta hasil dan jasa penyembelihan masih berlangsung.

Dia juga mendorong pemangku kepentingan penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) bahu membahu meningkatkan kualitas penyelenggaraan JPH. Khususnya dengan mengoptimalisasi layanan sertifikasi halal.

Baca juga: Kemenkes Jajaki 3 Obat yang Dianggap Bisa Atasi Pandemi

"Mari mewujudkan pelaksanaan sertifikasi halal secara mudah, cepat, tepat waktu, dan akuntabel," papar Aqil.

Kemenag mewajibkan obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan bersertifikat halal. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kewajiban tersebut adalah tahap dua. Pada tahap pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag mewajibkan makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan bersertifikat halal sejak 17 Oktober 2019.

"Tahap kedua ini dilaksanakan mulai 17 Oktober 2021 sampai dengan yang terdekat 17 Oktober 2026," kata Yaqut dalam keterangan tertulis, kemarin.

Penahapan ini bertujuan agar kewajiban bersertifikat halal bagi produk terlaksana dengan baik dan menghindari potensi kesulitan. Khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya.(Medcom.id/OL-4)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Erick Thohir: Pendidikan dan Dunia Kerja Harus Sejalan

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 20 Mei 2022, 22:26 WIB
Erick menyampaikan, saat ini dunia tengah menghadapi lima tantangan yang meliputi dinamika geoekonomi, kondisi demografi, keberlanjutan...
Antara/Andreas Fitri Atmoko

Keris Dinilai Layak Jadi Warisan Agung Budaya Dunia

👤Mediaindonesia.coom 🕔Jumat 20 Mei 2022, 21:43 WIB
"Untuk itu kita akan menggiatkan kembali pameran, bursa keris, penerbitan buku, serta melakukan edukasi baik di dalam dan luar...
Dok. Kemenkominfo

Menkominfo Lantik 7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2022-2026

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 20 Mei 2022, 21:33 WIB
Dalam kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengambil sumpah tujuh Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya