Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
KEMENTERIAN Sosial melanjutkan program perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan, kaum marginal dan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan anak yatim piatu karena covid-19.
“Kemensos melanjutkan bantuan sosial seperti rehabilitasi sosial, program sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako khusus selama PPKM, ” ujar Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kanya Eka Santi dalam Keterengan resmi, Sabtu (16/10).
Ia menjelaskan, untuk PKH dan program dukungan lainnya seperti BPNT telah berjalan dengan baik. Juga, program baru pengentasan kemiskinan kelompok rentan melalui Sentra Kreasi ATENSI (SKA) dengan mengoneksikan pemberdayaan dengan berbagai usaha yang dilakukan para penerima manfaat.
Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, misalnya, dengan memberikan motor roda tiga dan kursi roda dengan dukungan balai-balai yang menyelenggarakan asistensi rehabilitasi sosial, dimana masyarakat yang kena PHK dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa menggelar lapak dagangan mereka di sentra-sentra itu, ” kata Kanya.
Selain pemberdayaan sosial, perlindungan sosial bagi anak yatim yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19, Kemensos melalui bantuan Asistensi Rehabilitasi (ATENSI) Rehabilitasi Sosial anak memberikan bantuan dukungan fasilitas dan psikososial.
“Bantuan dukungan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu berupa fasilitas pengasuhan, dukungan psikososial serta bantuan Rp300 ribu per bulan bagi yang belum bersekolah dan Rp 200 ribu bagi yang sudah sekolah, ” ungkap Kanya.
Sedangkan, strategi untuk upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, juga dilakukan Kemensos dengan mengatasi berbagai masalah di kelompok rentan.
“Kami berupaya agar kelompok rentan dan PPKS itu memiliki penghasilan, selain mereka mendapatkan perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan program yang langsung menyentuh individu maupun yang berbasis keluarga, ” kata Kanya.
Tak hanya itu, untuk menghilangkan stigma penyandang disabilitas tidak bisa hidup mandiri dan bergantung pada orang lain. Kemensos telah merubah stigma itu sehingga mereka bisa hidup mandiri dan bisa produktif tanpa bantuan orang lain.
“Melalui rehabilitasi sosial rasa percaya diri disabilitas dibangkitkan didukung keluarga dan lingkungan sosial menjadikan mereka mandiri, ” ungkapnya.
Keseriusan Mensos memberikan dukungan bagi para penyandang disabilitas, salah satunya ditunjukkan dengan langsung memberikan bantuan motor roda tiga pada Gading agar memudahkan akses kemana-mana dan berjualan kopi keliling lebih banyak tempat sehingga ada peningkatan pendapatan hariannya.
Sedangkan, akses bagi tuna wisma diupayakan oleh Kemensos agar mereka bisa bekerja dengan syarat mengikuti rehabilitasi sosial dan mendapat pelatihan vokasional lalu disalurkan bekerja ke berbagai perusahaan.
“Skema dan strategi yang dilakukan bagi kelompok rentan, marginal, termasuk bagi tuna sosial dengan berbagai upaya yang tidak terlihat, namun terus dilakukan secara terprogram dan terencana, ” tandas Eka.
Sementara, dukungan bagi kelompok miskin dan rentan melalui pengembangan SKA sebagai tempat seseorang mendapatkan akses pekerjaan, sosialisasi juga bagi KPM PKH dan BPNT yang bisa menjual barang dagangan di 41 SKA di seluruh Indonesia.
“Intervensi bagi kelompok rentan juga ada melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) agar mereka tidak kesulitan tempat tinggal dan bisa menata hidup lebih sejahtera, ” pungkas Kanya. (H-2)
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved