Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 120 rumah warga terdampak banjir di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatra Barat. Rumah warga yang terdampak tersebar di beberapa kelurahan yang terletak di dua kecamatan.
Adapun lokasinya yakni di Kelurahan Pasar Usang, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Kampung Manggis, Kelurahan Balai-balai yang terletak di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Ngalau, Kelurahan Sigando Longsor, Kelurahan Ganting di Kecamatan Padang Panjang Timur.
"Hujan dengan intensitas tinggi dengan waktu yang cukup lama mengakibatkan debit air yang besar dan tidak tertampung di saluran drainase. Hal ini memicu banjir yang terjadi pada Rabu (13/10) pukul 17.00 WIB," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya Kamis (14/10).
Baca juga: E-Commerce Wajib Cantumkan Informasi Kehalalan Produk
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Panjang menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
Di antaranya berkoordinasi dengan unsur TNI-POLRI, Satpol-PP, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Dosial, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) serta Masyarakat gotong-royong melakukan penyedotan air yang menggenangi rumah warga dan membersihkan saluran drainase yang tersumbat.
"Hingga kini, dilaporkan banjir sudah surut dan warga dibantu tim gabungan bekerja sama membersihkan material yang terbawa saat banjir. Selain itu, sejumlah bantuan juga diberikan bagi warga yang terdampak dari kejadian ini," jelasnya.
Prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis peringatan dini hari ini (14/10) mengenai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat di wilayah Provinsi Sumatera Barat meliputi Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan sekitarnya.
Berdasarkan analisa inaRISK, Kota Padang Panjang memiliki potensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Melihat kondisi ini, BNPB menghimbau untuk selalu waspada dan siap siaga terhadap potensi bahaya hidrometeorologi, terlebih saat terjadinya peralihan musim. Masyarakat dapat memantau perkembangan cuaca dan potensi bahaya sekitar melalui sumber resmi melalui inaRISK maupun info BMKG. (H-3)
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 2.453 jiwa terdampak telah mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved