Wapres Soroti Korporasi yang tak Bertanggung Jawab pada Lingkungan dan Pekerja

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pekerja bakal merusak perdamaian dan keamanan dunia. Pemerintah menginginkan agar korporasi bisa menjalankan bisnis dengan semangat maqashid syariah (maslahat) yang menjamin keselamatan para pekerja.

“Ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia akhir-akhir ini tidak hanya bersifat militer, namun juga dapat ditimbulkan oleh korporasi dan bisnis yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya para pekerjanya. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka kerja yang menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan semangat maqashid syariah,” kata Wapres saat menjadi pembicara kunci dalam seminar “The Fifth International Conference on Law and Justice”, Rabu (13/10).

Ma’ruf mencontohkan runtuhnya Gedung Rana Plaza di Bangladesh, gedung yang menampung lima pabrik garmen, menewaskan sekitar sedikitnya 1.132 orang dan melukai lebih dari 2.500 orang pada 2013. Menurut Ma’ruf, peristiwa tersebut menggambarkan pihak korporasi tidak memperhatikan keselamatan para pekerjanya dan tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan mereka.

“Prinsipnya tidak hanya mencari keuntungan, melainkan menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi semua pihak,” tegasnya.

Baca juga: Aduan Masyarakat Soal Kerusakan Lingkungan Ke KLHK Meningkat

Oleh karena itu, tambah Ma’ruf, dirinya mendorong keterlibatan industri keuangan Islam dapat mempromosikan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sebenarnya telah ditunjukkan keuangan Islam yang telah mencatat pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, di mana salah satu pilarnya adalah kepercayaan dan kerja sama.

“Kepercayaan dan kerja sama tersebut berdiri di atas landasan etis yang merupakan prinsip dasar dari pengaturan dalam bermuamalah menurut ajaran Islam, serta sasarannya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan (jalbul mashalih wa darúl mafasid),” paparnya.

Menurut Ma’ruf, ada tiga poin utama yang harus diprioritaskan oleh lembaga keuangan syariah untuk menerapkan keuangan berkelanjutan yaitu melalui pengembangan atau inovasi produk serta kegiatan yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan, mengembangkan kapasitas internal setiap lembaga dan organisasi keuangan syariah.

“Kemudian melakukan penyesuaian tata kelola organisasi yang meliputi struktur organisasi, manajemen risiko, dan standar operasional prosedur. Prinsip keuangan berkelanjutan juga harus disesuaikan dengan visi, misi, rencana strategis, struktur organisasi, serta penambahan tugas pokok dan fungsi terkait penerapan keuangan berkelanjutan,” jelasnya.

Untuk menjalankan ketiga prioritas tersebut, setiap bank perlu melakukan proses penyesuaian sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan keuangan berkelanjutan. Hal ini termasuk menyesuaikan prinsip, sistem, dan analisis manajemen risiko dengan menambahkan komponen sosial, lingkungan, dan tata kelola ke dalam pertimbangan.

“Penyesuaian tersebut memerlukan sosialisasi yang disertai dengan program pengembangan kapasitas SDM bank agar tata kelola dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.(OL-5)