Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKRETARIS Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Dr M Najih Arromadloni MAg mengingatkan perlu peran kelompok moderat harus aktif untuk berdakwah di kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara dan di perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
"Karena saat ini kelompok moderat itu terlalu pasif dalam mengisi kegiatan keagamaan di instansi/lembaga negara, di samping itu kelompok moderat ini perlu juga berdakwah di sosial media," ujar Najih Arromadloni, dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Jumat (8/10).
Menurut dia, peran aktif kelompok moderat ini untuk menghadapi radikalisasi yang sudah masuk ke dalam semua lini, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, TNI maupun Polri.
Faktor lain yang juga mendorong mudahnya kelompok radikal menyebarkan paham radikal dan intoleran di instansi atau lembaga negara ialah terkait pola rekrutmen kelompok tersebut yang sengaja menyasar unsur kekuatan negara (tholabun nusrah), dan bahkan mereka sengaja masuk menjadi bagian dari unsur kekuatan negara untuk dapat menginfiltrasi negara dari dalam.
"Ini sangat membahayakan ketika aparatur kita khususnya TNI/Polri sudah teradikalisasi. Ini sangat membahayakan dan kasus ini sudah banyak terjadi di banyak negara, salah satunya di Mesir," ujar pria yang akrab disapa Gus Najih ini.
Baca juga: BNPT Tegaskan Terorisme Musuh Agama dan Negara
Lebih lanjut Gus Najih menjelaskan, meski mereka itu anti terhadap negara, tapi faktanya mereka ini berbondong-bondong masuk ke dalam menjadi ASN.
"Karena mereka menganggap bahwa ini adalah cara untuk menginfiltrasi negara dari dalam," kata pria yang meraih gelar Doktoral Pengkajian Islam bidang Tafsir Hadis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini pula.
Gus Najih juga memandang kondisi ini terkait dengan banyaknya akses dukungan materi bagi kelompok radikal dewasa ini, mulai dari pendanaan dari corporate social responsibility (CSR) maupun lembaga zakat yang dikelola oleh institusi dan perusahaan tersebut.
Melihat kondisi ini banyak terjadi di instansi pemerintah dan BUMN, sehingga perlu evaluasi dan monitoring menyeluruh dari dalam tubuh instansi/Lembaga itu sendiri, katanya lagi.
"Solusinya adalah, yang pertama kelompok moderat harus aktif untuk berdakwah di kementerian-kementerian dan di perusahaan-perusahaan BUMN. Yang kedua adalah kementerian-kementerian dan perusahaan BUMN perlu membuat saluran-saluran kegiatan rohani dari dalam kementerian/BUMN agar supaya unsur-unsur luar ini tidak masuk ke dalam," pungkasnya. (Ant/S-2)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Fatwa MUI tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.
Melalui aplikasi ini, umat bisa memilih dan mendapatkan ustaz yang kompeten sesuai kebutuhannya seperti Tahlilan, ceramah lahiran dan khitanan, pernikahan, dan lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved