WAKIL Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin menuturkan anggaran bukan tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, melainkan mengintegrasikan program-program penanganan kemiskinan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Wapres saat berkunjung ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk memastikan target penanggulangan kemiskinan 2021 bisa tercapai.
"Penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Wapres, Kamis (7/10).
Wapres menjelaskan, pemerintah menyiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem berupa program sembako dan bantuan langsung tunai desa. Khusus di Provinsi Jawa Tengah, ujarnya, ada lima kabupaten prioritas sasaran yaitu Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes.
Selain program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah juga melakukan beberapa program-program seperti stimulan Jamban, Jaminan kesehatan Non-Kuota, Kartu Tani/Nelayan, Dukungan Start-Up, serta pendampingan desa.
Karena itu, Wapres meminta Gubernur Jawa Tengah dan pimpinan daerah di lima kabupaten prioritas, memastikan data kelompok penerima manfaat menerima tambahan bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai desa.
Baca juga: Wapres: Bansos Tunai untuk Keluarga Miskin Ditambah
Wapres juga mendorong adanya kolaborasi dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, serta didukung kemitraan dengan pemangku kebijakan non-pemerintah seperti pelaku usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
Dunia usaha yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah khususnya lima kabupaten prioritas, tersebut diharapkan turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan menggunakan sasaran yang sama dengan program pemerintah.
Kunjungan ke Provinsi Jawa Tengah merupakan lanjutan setelah sebelumnya Wapres berkunjung ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur yang merupakan tiga dari tujuh provinsi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan.(OL-5)
