Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Ketersediaan informasi yang layak bagi anak menjadi sebuah kebutuhan di tengah era keterbukaan informasi saat ini. Di samping kemampuan literasi anak perlu diasah, pemerintah juga perlu mengupayakan penyediaan informasi yang layak bagi anak.
Untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi khususnya dalam mencari dan memperoleh informasi yang layak sesuai usia dan tingkat kecerdasannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan penyediaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di seluruh Indonesia.
Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Endah Sri Rejeki menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan informasi yang layak bagi anak sangat penting guna mewujudkan anak-anak yang cerdas dan generasi emas pada tahun 2045.
Baca juga: Epidemiolog: Strategi Ubah Pandemi Menjadi Endemi Bukan Hal yang Tepat
“Proses pengembangan layanan PISA, kami awali dengan melakukan sosialisasi standarisasi PISA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) standarisasi PISA kemarin hingga hari ini. Hal ini, merupakan bentuk upaya bersama antara pemerintah maupun masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak anak atas informasi yang layak anak, serta mencerdaskan dan meningkatkan literasi anak,” ungkap Endah dalam keterangan resmi, Rabu (29/9).
Endah berharap para peserta bimbingan teknis yang diselenggarakan pada 27-28 September dan terdiri dari seluruh perwakilan Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota serta organisasi perangkat daerah lainnya, dapat melihat lebih detail dan jelas tentang standardisasi PISA, sebagai tolak ukur dalam penyediaan layanan informasi yang layak bagi anak secara optimal, dimana ternyata terdapat beberapa tahapan untuk mencapai kategori PISA tersebut.
“Fasilitasi Kemen PPPA tidak berhenti sampai di sini. Kami juga bertanggungjawab untuk fokus membantu pemerintah daerah dalam membentuk dan mengembangkan PISA. Hal ini bertujuan agar layanan informasi yang sudah dimiliki daerah seperti perpustakaan, taman cerdas, dan semua fasilitas yang ada, bisa diubah menjadi ramah anak sebagai PISA,” tambah Endah.
Endah juga mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah, banyak layanan PISA yang sudah terbentuk dan sudah dimanfaatkan anak-anak. Endah menjelaskan dalam penetapan standardisasi PISA tahap pertama 2021 ini, Kemen PPPA tidak menetapkan standar yang tinggi. Diharapkan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan tidak perlu khawatir akan sulit memenuhi standar yang dimaksud.
“Saat ini, yang terpenting semua pihak ikut memastikan bahwa PISA telah memenuhi proses standarisasi dalam menyediakan layanan optimal bagi anak. Semoga upaya kita untuk meningkatkan semangat membaca pada anak melalui layanan informasi yang baik, lengkap, dan bermanfaat bisa terwujud. Mari bersama kita bersinergi meningkatkan literasi anak, mencerdaskan anak, dan memenuhi hak anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Endah.
Baca juga: BRIN: Pembangunan di Kebun Raya Bogor untuk Perbaiki Infrastruktur
Pada proses bimtek ini, para peserta diminta untuk mengisi formulir indikator standardisasi PISA dan meng-upload dokumen yang harus dilengkapi. Setelah itu, para peserta akan melakukan assessmen mandiri untuk praktik langsung menjalankan layanan standarisasi PISA dengan waktu yang ditentukan dan berpedoman pada apa yang telah dipelajari dalam bimtek.
“Kami harap proses assesmen ini dapat bermanfaat dan membuat banyak pihak dapat lebih memahami dan memastikan proses pemberian layanan informasi PISA sudah sesuai standar dan ramah anak,” pungkas Endah.
Adapun terdapat enam persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk menjadikan PISA yang terstandardisasi yakni terkait kebijakan, program, pengelolaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan lingkungan, serta monitoring dan evaluasi.
Berbagai persyaratan tersebut di antaranya yaitu adanya kebijakan pembentukan PISA yang tertulis dan ditandatangani pemimpin tertinggi di wilayah tersebut; memiliki tiga program, yakni program layanan informasi, program diseminasi/penyampaian informasi, dan program pendukung yang didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur atau SOP; adanya pendanaan yang dianggarkan pemerintah kabupaten/kota setiap tahun secara rutin; tenaga pengelola PISA harus terdiri dari minimum satu ketua/koordinator dan satu tenaga staf; fasilitas PISA harus dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi yang memadai; serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) untuk melihat sejauh mana tujuan PISA tercapai.
Sementara itu, Pendiri Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), Nina Mutmainnah menilai para peserta yang hadir untuk mengikuti bimbingan teknis hari ini sudah menjalankan mekanisme pengisian borang standarisasi PISA dengan baik. Hal ini merupakan bentuk respon positif dari pemerintah daerah dalam memperkuat komitmen dalam mengembangkan PISA di wilayah masing-masing.
“Hal yang paling penting adalah semangat luar biasa kita bersama untuk membentuk PISA di seluruh Indonesia. Semoga niat positif dan semangat ini dapat terus kita jaga demi memenuhi hak-hak atas informasi yang layak bagi anak-anak Indonesia.” pungkas Nina. (H-3)
Melalui podcast tayangan langsung di YouTube selama 25 jam nonstop, program ini mengupas beragam tema literasi keuangan digital, khususnya mengenai pinjaman daring yang sehat dan legal.
"BBW hadir tidak hanya sebagai bazar buku terbesar, tapi juga sebagai gerakan untuk menghadirkan buku berkualitas dengan harga terjangkau bagi semua kalangan,"
NCC 2025 menggandeng Gerakan Pemuda Ansor sebagai mitra strategis dalam memperluas literasi dan kesadaran keamanan siber hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Literasi keuangan bukan hanya penting di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat di daerah-daerah.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Mahasiswa diajak mengenali lebih dalam cara kerja platform fintech peer-to-peer (P2P) lending, dan mengenal risiko dan manfaat dari pemanfaatan teknologi finansial.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved