PERJALANAN penanganan covid-19 di Indonesia telah dilakukan sejak virus SARS-CoV-2 merebak di Wuhan, Tiongkok jelang akhir tahun 2019. Hingga saat ini, pemerintah masih terus melakukan upaya penanganan pengendalian pandemi terutama menghadapi varian-varian baru dalam beberapa bulan terakhir. Dinamika penanganan memberikan tantangan yang besar dalam pengakhiran pandemi menjadi endemi.
Pengalaman penanganan covid-19 dibagikan oleh Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tetty Saragih saat menjadi pembicara kunci dalam webinar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indoensia (AAIPI) pada Kamis (23/9). Tetty menyampaikan bahwa perjalanan penanganan covid-19 yang dilakukan BNPB dan kementeran-lembaga terkait, dimulai sejak pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan pada awal tahun 2020 yang lalu.
“Perjalanan penanganan covid-19 di Indonesia sudah berjalan sejak awal tahun 2020, Pemerintah Indonesia memulangkan 243 WNI dari Wuhan pada tanggal 2 Februari 2020, yang merupakan kontribusi awal BNPB bersama TNI dalam penanganan pandemi covid-19,” kata Tetty.
Baca juga: Negara dengan Vaksinasi Tinggi Alami Lonjakan Kasus, Satgas: RI Harus Belajar
Tetty menambahkan,”Selanjutnya tanggal 28 Februari, Pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas karantina bagi 69 WNI awak kapal Diamond Princess dan World Dream di Pulau Sebaru, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.”
Setelah World Health Organization (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020, Pemerintah Indonesia merespons dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang kemudian dilebur ke dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) melalui Perpres 82/2020. Gugus Tugas kemudian berganti nama menjadi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang tetap diketuai oleh Kepala BNPB.
“Satgas Penanganan Covid-19 di tahun 2020 mempunyai target yakni menekan laju kasus, Peningkatan jumlah testing harian, memperkuat pelacakan kontak erat, menjamin ketersediaan APD, reagen dan PCR, meningkatkan disiplin protokol kesehatan melalui perubahan perilaku, meningkatkan interoperabilitas data, sosialisasi dan edukasi yang masif serta, melindungi kelompok rentan,” sebut Tetty.
Baca juga: Kendalikan Efek Gas Rumah Kaca, RI Perbarui Dokumen NDC
Memasuki tahun 2021 kebijakan pemerintah berubah sebelumnya melakukan penanganan covid-19 menjadi pengendalian, tujuannya kita bisa hidup berdampingan dengan covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi.
“Kebijakan utama pemerintah bergeser dari penanganan menjadi pengendalian. Mengubah situasi pandemi covid-19 menjadi epidemi dan akhirnya menjadi endemi, di mana kita bisa hidup berdampingan dengan covid-19 dan masyarakat produktif aman covid-19. Diawali dari upaya pencegahan penularan, yang dilakukan dengan jalan skrining berlapis mulai dari pembatasan mobilitas dari luar negeri, dalam negeri, hingga melalui PPKM Mikro, selain itu tetap disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi,” ungkapnya.
Kemudian Tetty menjelaskan, dalam rangka penguatan disiplin protokol kesehatan, BNPB bersama Satgas Penanganan Covid-19 memberikan dukungan paket masker dan bantuan hand-sanitizer, baik melalui posko PPKM mikro maupun langsung ke komunitas-komunitas.
Untuk penguatan disiplin masyarakat, BNPB saat ini melakukan Gerakan Mobil Masker Untuk Masyarakat yang langsung membagikan masker di pusat-pusat aktivitas masyarakat, seperti pasar, tempat ibadah, terminal dan stasiun-stasiun. Total masker yang sudah dibagikan BNPB maupun Satgas dari 3 Juli 2021 (awal PPKM darurat) hingga 20 September 2021 sebanyak 17.2 juta lembar masker.
Selain melakukan upaya pencegahan, BNPB mendukung penyediaan prasarana dan operasional fasilitasi isolasi terpusat (Isoter), penguatan pelacakan kontak melalui dukungan relawan tracer digital, dan penguatan personel pemulasaran jenazah. (H-3)
