Selasa 21 September 2021, 17:52 WIB

Perlu Ada Bab Khusus terkait Hak Korban dalam RUU TPKS

Mohamad Farhan Zhuhri | Humaniora
Perlu Ada Bab Khusus terkait Hak Korban dalam RUU TPKS

Antara
Ilustrasi seorang perempuan berjualan makanan sendirian di pinggir jalan.

 

KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah memberikan saran dan masukan terkait hal penting yang harus dipertahankan dan disempurnakan dalam RUU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Salah satunya, bab khusus yang mengatur hak korban.

"Terkait hak-hak korban, dalam draf Baleg DPR RI tercantum berbagai pasal. Di antaranya, pendampingan korban dan hak restitusi pada bab penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan," ujar Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat saat dihubungi, Selasa (21/9).

Baca juga: RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja Terima Masukan dan Pandangan

"Namun, untuk memperkuat hak korban, Komnas Perempuan merekomendasikan adanya bab khusus yang mengatur hak-hak korban," imbuhnya.
 
Lebih lanjut, dia menyoroti tingginya kasus kekerasan seksual saat ini. Sejumlah pihak juga banyak mendesak Baleg untuk mempercepat pengesahan RUU TPKS untuk menjadi UU.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) pun meminta Baleg agar tidak setengah hati menyusun percepatan draf RUU. "Sebagai pendamping korban, saya melihat Baleg belum serius dalam mempertimbangkan pengalaman korban saat berhadapan sistem hukum," tegas Pengurus LBH Apik Asnifriyanti Damanik.

Baca juga: Pakar: Pedofil Bisa Lakukan Pelecehan Berulang Kali

Dirinya menekankan bahwa sistem hukum yang berlaku saat ini belum mampu melindungi dan memenuhi hak korban kekerasan seksual. "Kami mendesak Baleg mempertimbangkan pengalaman korban saat korban berhadapan dengan sistem hukum yang belum memenuhi keadilan bagi korban," imbuhnya.

"Yang kami sebut dengan enam elemen kunci, yakni bentuk KS, pencegahan, penanganan kasus (hukum acara), hak-hak korban, keluarga, saksi dan ahli, pemidanaan, serta pemantauan," pungkas Asnifriyanti.(OL-11)

 

 

Baca Juga

Ist

Pada AMME, RI Harapkan Berkontribusi Atasi Masalah Lingkungan Hidup

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:09 WIB
Indonesia secara terhomat menjadi tuan rumah pada pertemuan 16th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment...
Antara

Menteri Agama: Perpres 82/2021 Kado Indah Buat Santri

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 22:25 WIB
UNTUK kedua kalinya, Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober diperingati masih dalam suasana pandemi...
Dok. Tokocrypro

Tokocrypto Dukung Penanaman Pohon Massal Melalui Tree Millions Alliance 

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 22:13 WIB
Pada pelaksanaannya di Indonesia, 500.000 pohon direncanakan akan ditanam di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Lampung. Pepohonan yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya