Selasa 07 September 2021, 12:02 WIB

RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja Terima Masukan dan Pandangan

Cahya Mulyana, Sri Utami | Politik dan Hukum
RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja Terima Masukan dan Pandangan

Ilustrasi
Kekerasan seksual

 

KETUA Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Willy Aditya mengungkapkan sejak awal tahun ini berbagai rapat dengar pendapat sudah digelar dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari kelompok pendukung maupun penolak.

Sejauh ini, dikatakan Willy, Panja telah menunjukkan kerja keras dan keseriusannya. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya draf baru yang diberi judul RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berstatus sebagai draf awal. Ini artinya, berbagai masukan dan pandangan masih terbuka dalam pembahasan RUU ini di tahap-tahap selanjutnya.

Di dalam RUU TPKS terjadi beberapa perubahan redaksi dan materi sebagai bagian dari dialektika yang terjadi agar pembahasan RUU ini terus mengalami kemajuan.

"Kenyataan bahwa lahirnya judul dan materi baru ini mendapatkan kritik dari sejumlah kelompok, cukup disadari dan bisa dimaklumi," ujar Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/9).

Munculnya kritik baru justru memperlihatkan RUU ini telah mengalami kemajuan yang berarti dan terjadi dialog berkualitas selama pembahasannya.

Willy yang menjabat Wakil Ketua Baleg ini juga menegaskan dialog adalah semangat utama dalam pembahasan RUU tersebut. Berbagai kajian terhadap pandangan yang berbeda atau bahkan bertolak belakang, diupayakan dicari titik temunya.

Baca juga: RUU PKS, Keniscayaan Melawan Ancaman Kekerasan Seksual

Selain agar lahirnya payung hukum bagi ratusan ribu korban kekerasan seksual kian dekat untuk diwujudkan, juga agar kultur politik yang selaras dengan nilai-nilai permusyawaratan atuau perwakilan menjadi langgam utama (mainstream) dalam kehidupan berpolitik.

Ditegaskan Willy, pembahasan sebuah RUU bukanlah zero sum game, kalau ada yang menang harus ada yang kalah. Kiranya, semua pihak sepakat fenomena kekerasan seksual sudah sangat meresahkan. Semua juga sepakat, bukan hanya melindungi korban yang penting namun juga memperhatikan perkembangan korban di masa depan.

"Adapun terhadap perbedaan-perbedaan lainnya, yang paling dibutuhkan adalah langkah-langkah dialog dengan hati dan pikiran terbuka," ujar Willy.

Sementara terkait sejumlah pasal yang dihapus dalam draf RUU TPKS, Willy menjelaskan tim ahli sudah mempelajarinya dengan juga melihat beberapa undang-undang yang ada seperti RUU KUHP, Perkawinan dan KDRT, serta undang-undang lainnya.

"Prinsipnya apa yang sudah termaktub di dalam UU itu kita tidak bahas disini (RUU TPKS)," jelasnya.

Kalaupun ada kritikan, Willy tak mempermasalahkan karena niat dan tujuan dari RUU ini didedikasikan untuk kebaikan bagi seluruh rakyat. Namun, alangkah lebih baik jika semua didialogkan.

"Dialog untuk kemaslahatan kita bersama. Jangan saling caci maki, jangan saling tuding tidak pancasilais dan sebagainya," pungkas legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI ini.(OL-5)

Baca Juga

Ist/DPR

Komisi VI DPR Dorong PT KIW Terus Berinovasi

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 09:13 WIB
PT KIW yang menjadi salah satu dari 18 BUMN yang rencananya akan direvitalisasi ini, perlu terus...
Ist/DPR

DPR: Menteri Bahlil Harusnya Tindak Oknum yang Halangi Transformasi LPG ke DME

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 09:03 WIB
Ada oknum yang coba menghalangi transformasi Liquified Petroleum Gas (LPG) ke Dimethyl Ether (DME) telah menambah gaduh...
Ant/Dedhes Anggara

Hasil Perundingan Linggarjati Awal Kemerdekaan RI

👤Muhammad Bintang Rizky 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 08:25 WIB
PERUNDINGAN Linggarjati merupakan suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya