Kabupaten Malang Berhasil Turunkan Stunting

KABUPATEN Malang berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 10,9%  pada Februari 2021. Sebelumnya, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting adalah 31,74 persen, dan 25,56% pada 2019 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita (SSGBI) 2019. Penurunan itu merupakan buah dari intervensi penanganan stunting dengan penerapan sistem rujukan berjenjang. Sistem itu melibatkan kerjasama antar fasilitas kesehatan, dari posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit.

Kepala Dinkes Kab. Malang Arbani Mukti Wibowo mengatakan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dalam penanganan stunting melibatkan kader, bidan, dokter Puskesmas hingga Bupati melalui penetapan prioritas pencegahan stunting. Menurutnya, tugas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, namun secara teknis juga ditindak lanjuti oleh BKKBN dan BAPPEDA.

“Strategi penanganan stunting dilakukan secara spesifik dan sensitif. Intervensi secara spesifik dilakukan dengan pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, PMBA dan pelayanan kesehatan. Sementara secara sensitif dengan memastikan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Selain itu, kerjasama lintas sektor dengan pemerintah dan pihak swasta juga turut mendukung upaya penanganan stunting ini,” jelas Arbani dalam webinar “Bergerak Bersama Turunkan Stunting Menuju Keluarga Sehat Melalui Sinergitas Usaha Kesehatan Masyarakat dan Perorangan” yang dilaksanakan atas Kerjasama Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) dengan Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI).

Ketua Umum APKESMI Trisna Setiawan mengatakan, Puskesmas memegang peranan penting dalam pencegahan stunting. Ia juga mengajak sektor terkait dengan wilayah untuk mendukung skema tersebut dan memiliki pemahaman yang sama mengenai stunting.

“Puskesmas harus mampu membuat mapping kasus-kasus stunting yang ada di wilayah kerjanya, dilanjutkan dengan rencana aksi penanganan. Dengan demikian, angka penurunan kasus stunting akan semakin banyak,” jelas Trisna.

Direktur Executive HIPPG Widya Leksmanawati mengatakan prioritas penanganan stunting adalah screening anak-anak yang berpotensi menjadi stunting.

“Yang harus kita selamatkan adalah anak-anak yang saat ini sedang menderita gizi kurang, gizi buruk atau anak dengan gagal tumbuh pada anak usia dibawah 24 bulan. Anak-anak inilah yang beresiko mengalami stunting dimasa mendatang. Bukan hanya berat badan dan tinggi badan yang beresiko, tetapi yang lebih penting adalah otak mereka yang harus kita selamatkan,” jelas Widya.

Kepala Bappeda Kab. Malang Tomie Herawanto menjelaskan kebijakan makro terkait pengentasan stunting. Ia menegaskan, kekeliruan yang sering terjadi selama ini adalah saat pengajuan anggaran hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Padahal, infrastruktur unggul tidak akan berarti apabila masyarakatnya tidak unggul.

“Intervensi dimulai dari perangkat paling bawah yaitu desa, dimana kami mewajibkan minimal 5% dalam pengajuan kebutuhan masyarakat adalah untuk kesehatan dan salah satunya adalah stunting. Kita juga punya data dimana desa-desa yang angka stuntingnya perlu diperhatikan,” jelas Tomie. (OL-8)