Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp9,9 triliun pada 2022. Salah satu poin yang diusulkan, yakni tambahan penerima KIP Kuliah dengan target 794.539 orang dan anggaran Rp10,06 triliun
"Kami memang mengusulkan tambahan anggaran, karena Mas Menteri sudah me-launching di salah satu kebijakan Merdeka Belajar, ada penyesuaian nominal untuk KIP Kuliah," ungkap Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek M. Samsuri, Jumat (17/9).
Baca juga: Tahun ini, Peserta KIP Kuliah yang Lulus SBMPTN Meningkat
Sebelumnya, anggaran Kemendikbudristek mengalami pengurangan dari Rp81,53 triliun pada 2021 menjadi Rp72,99 triliun pada 2022. Pengurangan itu berdampak pada sejumlah program, sehingga kementerian perlu melakukan penyesuaian. Termasuk, KIP Kuliah yang harus dikurangi 200 ribu target penerima atau senilai Rp1,26 triliun.
Namun, dengan adanya dukungan DPR RI, Kemendikburistek diminta untuk mengusulkan tambahan anggaran pada tahun depan. Usulan tersebut diharapkan bisa kembali menambah target penerima KIP Kuliah.
"Tentu kami menunggu secara resmi dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dapatnya berapa, tentu kementerian akan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakannya," imbuh Samsuri.
Baca juga: Presiden: Kunci Pemulihan Ekonomi adalah Pengendalian Covid-19
Lebih lanjut, Samsuri mengatakan bahwa saat ini usulan penambahan anggaran masih terus dibahas. Apabila disetujui, penambahan anggaran akan sesuai dengan target program yang sudah diluncurkan Kemendikbudristek.
"Tentu kementerian sesuai dengan kebijakan yang di-launching Mas Menteri. Unit cost itu tidak sama rata di setiap wilayah," tandasnya.(OL-11)
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
TIDAK semua keberangkatan dimulai dengan surat tugas. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, dari panggilan hati yang tidak bisa ditunda.
SEMBILAN puluh hari setelah banjir melanda Aceh, beberapa anak kembali duduk di bawah tenda biru yang difungsikan sebagai ruang kelas darurat.
Penundaan ini murni merupakan langkah taktis untuk menjaga stabilitas anggaran di tengah pemotongan dana transfer dari pusat.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved