Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp9,9 triliun pada 2022. Salah satu poin yang diusulkan, yakni tambahan penerima KIP Kuliah dengan target 794.539 orang dan anggaran Rp10,06 triliun
"Kami memang mengusulkan tambahan anggaran, karena Mas Menteri sudah me-launching di salah satu kebijakan Merdeka Belajar, ada penyesuaian nominal untuk KIP Kuliah," ungkap Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek M. Samsuri, Jumat (17/9).
Baca juga: Tahun ini, Peserta KIP Kuliah yang Lulus SBMPTN Meningkat
Sebelumnya, anggaran Kemendikbudristek mengalami pengurangan dari Rp81,53 triliun pada 2021 menjadi Rp72,99 triliun pada 2022. Pengurangan itu berdampak pada sejumlah program, sehingga kementerian perlu melakukan penyesuaian. Termasuk, KIP Kuliah yang harus dikurangi 200 ribu target penerima atau senilai Rp1,26 triliun.
Namun, dengan adanya dukungan DPR RI, Kemendikburistek diminta untuk mengusulkan tambahan anggaran pada tahun depan. Usulan tersebut diharapkan bisa kembali menambah target penerima KIP Kuliah.
"Tentu kami menunggu secara resmi dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dapatnya berapa, tentu kementerian akan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakannya," imbuh Samsuri.
Baca juga: Presiden: Kunci Pemulihan Ekonomi adalah Pengendalian Covid-19
Lebih lanjut, Samsuri mengatakan bahwa saat ini usulan penambahan anggaran masih terus dibahas. Apabila disetujui, penambahan anggaran akan sesuai dengan target program yang sudah diluncurkan Kemendikbudristek.
"Tentu kementerian sesuai dengan kebijakan yang di-launching Mas Menteri. Unit cost itu tidak sama rata di setiap wilayah," tandasnya.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1).
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Mereka kehilangan rasa aman, rutinitas harian, akses belajar, serta dukungan emosional yang esensial bagi perkembangan mereka.
LEDAKAN teknologi digital telah menyusup ke setiap sudut kehidupan anak-anak Indonesia, membawa kemudahan sekaligus ancaman diam-diam: krisis gaya hidup pasif.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Fokus utama Baznas tetap kepada fakir miskin, khususnya bagaimana kelompok yang tidak mampu dapat mengakses pendidikan melalui dana zakat.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved