Sabtu 04 September 2021, 17:35 WIB

Syarat Minimal 60 Siswa Sekolah Penerima Dana BOS Tak Berlaku di Daerah 3T

Arga Sumantri | Humaniora
Syarat Minimal 60 Siswa Sekolah Penerima Dana BOS Tak Berlaku di Daerah 3T

ANTARA/SEP FATHULRAHMAN
Panitia PPDB SMP PGRI 1 Kota Serang menunggu calon siswa yang akan mendaftar, di Serang, Banten, Rabu (23/6/2021).

 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menyatakan, aturan mengenai syarat minimal jumlah siswa bagi sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tak berlaku menyeluruh. Aturan ini dikecualikan bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
 
"Untuk daerah 3T tidak ada syarat jumlah (minimal siswa) itu. Karena daerah tersebut butuh akselerasi, jadi berapa pun (jumlah siswa) kita terima," kata Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri, dalam Taklimat Media, Sabtu, (4/9).
 
Jumeri menekankan, Mendikbudristek Nadiem Makarim selalu memberikan arahan agar program-program pendidikan menyentuh satuan pendidikan di pelosok. Sebab, sekolah-sekolah di wilayah 3T butuh akselerasi lebih agar tak tertinggal dengan wilayah lainnya.

Baca jugaMasih Ada 2,9 Juta Orang Buta Aksara di Indonesia

"Pendidikan di negeri ini belum terdistribusi secara merata memang satu realitas," ujar Jumeri.
 
Sebelumnya, aturan tentang syarat sekolah penerima dana BOS dikritisi oleh Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan. Regulasi yang menjadi sorotan organisasi ini yaitu Pasal 3 ayat 2 huruf d Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler.
 
Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno mengatakan, Pasal 3 ayat 2 huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler tertera ketentuan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir. Kebijakan itu dinilai mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi Negara.
 
Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan ini beranggotakan Majelis Dikdasmen PP Muhmamadiyah, LP Ma’arif PBNU, PB PGRI, Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik. (H-3)

Baca Juga

ANTARA/HO/Dok BPBD Flores Timur

PBB Berharap Indonesia Dorong Negara Lain untuk Berinvestasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 Mei 2022, 07:05 WIB
Berbagai program dan aksi mengurangi risiko bencana di tingkat nasional, kawasan, dan dunia membutuhkan pembiayaan yang...
MI/RAMDANI

Reza Rahadian Mengadvokasi Pentingnya Penguatan Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 Mei 2022, 06:00 WIB
Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana memerlukan pembiayaan dari pemerintah dan lembaga pembangunan...
ANTARA

BMKG: Waspadai Dampak Bibit Siklon Tropis 92W di Laut Filipina

👤Widhoroso 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:51 WIB
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini untuk mewaspadai dampak tidak langsung dari bibit siklon...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya