Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Achmad mengapresiasi cara-cara Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakselerasi penyaluran bantuan sosial. Memilih gaya dialog yang lugas, Mensos menyelesaikan kerumitan distribusi bantuan sosial (bansos) 'on the spot'.
Model dialog 'on the spot' atau menggelar rembug bareng dengan semua pihak yang terkait, menurut Achmad, membuat masalah bisa diselesaikan saat itu juga. Apalagi Mensos Risma bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tegas.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mensos. Pertemuan seperti ini cepat bisa mengambil solusi. Data-data bisa langsung dibuka dan dianalisa di sini. Pertemuan dihadiri oleh pihak-pihak terkait sehingga bisa clean and clear," kata Achmad usai pertemuan membahas akselerasi penyaluran bansos di Kota Pekanbaru, Selasa (31/8).
Hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI Dr. Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial.
Sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung dalam pertemuan tersebut, Achmad tidak melihat ada nada kemarahan pada diri Mensos selama memimpin pertemuan. Ia melihatnya sebagai sikap tegas dan cepat mengambil keputusan.
"Dari pendapat yang disampaikan berbagai pihak, salah satu kendala utama dalam penyaluran bansos di Provinsi Riau adalah tantangan geografis. Dan Bu Risma tidak terlalu lama menemukan solusi dan membuat keputusan," kata anggota Fraksi Demokrat tersebut.
Topografi wilayah yang banyak terdapat sungai dan melintasi laut, katanya, membuat penyaluran bansos tidak secepat yang diharapkan.
"Nah Bu Risma tadi langsung memutuskan untuk menyalurkan sekaligus dalam enam bulan. Untuk itu beliau langsung menyanggupi untuk menerbitkan permensos. Ini keputusan cepat dan solutif," kata Achmad.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos memang memberikan pandangan senada. Mensos menyatakan, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos.
"Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan," katanya
Kesimpulan tersebut didapat setelah mendengarkan penjelasan hadirin, yakni pemerintah daerah, bank Himbara, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, dan anggota DPRD yang turut hadir.
Saat mengecek kendala penyaluran bantuan, beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.
"Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200 ribu-Rp600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," kata Mensos dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru tersebut.
Namun demikian, ia akan melakukan asesmen lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) bisa mendapatkan haknya. (RO/OL-09)
SATUAN Tugas (Satgas) Penanggulangan Perambahan Hutan (PPH) Polda Riau dan Polres jajaran menangani 17 kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan luas 68 hektare di 2025.
DUA tersangka kasus perambahan hutan seluas 143 hektare di Rokan Hulu Riau ditangkap.
PROSES pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 30 hektare (Ha) di lahan gambut Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, terus berlanjut.
Isi dari ikrar yang dibacakan 34 orang tersebut, diawali dengan membacakan “Deklarasi Anshor Daulah Riau”.
Polda Riau berhasil membongkar kegiatan sindikat judi online (judol) bermodus pembuatan dan penjualan akun permainan Higgs Domino Island.
PELAKU yang menjual lahan di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ditangkap oleh jajaran Polda Riau. Pelaku diketahui telah menerbitkan lebih dari 200 surat hibah palsu.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved