Rabu 01 September 2021, 08:02 WIB

KSP Terus Kawal Penyelesaian Konflik Agraria

Andhika Prasetyo | Humaniora
KSP Terus Kawal Penyelesaian Konflik Agraria

MI/Akhmad Safuan
Ilustrasi : Hamparan lahan sengketa di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang mencapai 1.000 bidang

 

KANTOR Staf Presiden (KSP) terus mengawal percepatan penyelesaian konflik agraria di seluruh Indonesia. Beberapa kasus yang menjadi prioritas adalah sengketa lahan di Desa Karanganyar, Desa Bantarbolang dan Desa Simpur, Pemalang, Jawa Tengah.

Sebanyak 137 bidang lahan milik masyarakat tidak memiliki kepastian karena secara tiba-tiba Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan itu sebagai kawasan hutan. Padahal, mereka sudah tinggal di desa tersebut sejak 1950-an.

"Kita harap ini segera selesai. Satu pesan Bapak Presiden, kita tidak hanya memenuhi hak atas tanah masyarakat namun juga mengangkat kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan," ujar Deputi II Bidang Pembangunan Manusia KSP Abetnego Tarigan melalui keterangan resmi, Rabu (1/9).

Dalam kesempatan berbeda, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Sudarsono Soedomo menilai penetapan kawasan hutan oleh KLHK seringkali menggerus kepemilikan lahan masyarakat.

Baca juga: Moeldoko Yakin 137 Konflik Agraria Rampung pada Tahun Ini

Selain di Pemalang, masalah tersebut juga terjadi di sejumlah daerah di Sumatra Utara. Lahan seluas 92 ribu hektare yang telah mengantongi izin dari Kementerian ATR/BPN dianggap ilegal karena KLHK tiba-tiba menetapkan mereka berada di kawasan hutan.

Sedianya, lanjut Sudarsono, KLHK bisa saja menetapkan lahan masyarakat sebagai kawasan hutan, namun hak-hak penduduk yang telah memiliki legalitas dan diakui negara, seperti HGB dan HGU, harus dikeluarkan terlebih dulu. Baru setelah itu dilakukan penetapan kawasan hutan.

"Tapi yang terjadi sebaliknya. Satu desa yang telah ada sejak zaman belanda, bisa dianggap ilegal dan masuk dalam kawasan hutan. Hal ini mengakibatkan energi dan uang masyarakat bahkan pemerintah habis untuk menyelesaikan masalah yang ada,” kata Sudarsono.(OL-5)

Baca Juga

Ilustrasi

Indonesia Perlu Adakan Victim Impact Statement Demi Keadilan untuk Korban Kejahatan Seksual 

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 20 Januari 2022, 19:50 WIB
Ia menyatakan, victim impact statement menjadi bukti pelibatan korban secara langsung dalam menentukan jalannya proses hukum sampai jatuh...
Dok. KLHK

Mely, Bayi Orangutan Pertama Tahun Ini di Suaka Margasatwa Lamandau 

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 20 Januari 2022, 18:33 WIB
Ia menjadi bayi ke-100 yang lahir di SM Lamandau dan menjadi orangutan pertama yang lahir di tahun 2022. Oleh petugas di SM Lamandau ia...
Dok. Kemendikbudristek

Animo Pendaftar Program Guru Penggerak Tinggi 

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 20 Januari 2022, 18:13 WIB
"Di angkatan ke-5 kami yang hanya akan merekrut 80 ribu calon Guru Penggerak, tapi harus menyeleksi 100 ribu lebih calon Guru...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya