Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, sejumlah daerah di Indonesia masih memiliki angka stunting jauh di atas rata-rata nasional. Beberapa daerah tersebut yakni Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sebesar 41,3%, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara sebesar 38,6%, dan Kabupaten Nias Selatan Sumatra Utara sebesar 57%.
"Angka ini sangat tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional yakni 27,7%," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Nasional Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan secara virtual, Senin (23/8).
Baca juga: Menkes Optimistis Target Penurunan Stunting pada 2024 Tercapai
Adapun, berdasarkan pemantauan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya angka stunting. Diantaranya yakni kurangnya asupan gizi, rendahnya cakupan akses air dan sanitasi yanng bersih, rendahnya pendidikan orang tua, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita.
Terlebih lagi, saat ini pandemi covid-19 juga turut berpengaruh, khususnya pada penambahan masyarakat miskin yang bertambah menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021 dari yang tadinya sebanyak 12,04 juta orang pada Setember 2020.
"Pandemi covid-19 saat ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada upaya kita untuk menurunkan angka stunting. Karena adanya peningkatan pada kelompok miskin yang mengalami dampak yaitu menurunnya daya beli keluarga," beber dia.
Namun demikian, dengan berbagai tantangan yang ada, Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan upaya akselerasi agar target angka stunting sebesar 14,4% pada 2045 dapat terwujud. Dukungan besar pemerintah tersebut diwujudkan dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Ia menyatakan bahwa dalam perpres tersebut telah ditekankan bahwa peran pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga level desa merupakan kunci keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting.
Baca juga: Pemberian ASI Turnkan Risio Kanker bagi Ibu Menyusui
"Kerja sama dan koordinasi mulai dari provinsi hingga pelosok desa sangat diperlukan. Dalam penyelenggaraan penurunan stunting ini, pusat, provinsi, kabupaten kita harus dibentuk tim percepatan penurunan stunting secara berjenjang yang diketuai oleh pemimpin daerah masing-masing," beber Muhadjir.
Ia menegaskan intervensi yang dilakukan semua pihak untuk mempercepat penurunan stunting harus dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.
"Saya berharap semua kementerian lembaga, gubernur, bupati, walikota, serta seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi dalam pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan untuk percepatan pencegahan stunting," ucap dia.
"Karena stunting disebabkan multidimensi seperti akses pangan, layanan kesehatan dasar, termasuk di dalamnya akses air bersih yang cukup dan berkualitas, dan sanitasi dan yang tak kalah penting pola pengasuhan anak," pungkas dia. (H-3)
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved