Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, sejumlah daerah di Indonesia masih memiliki angka stunting jauh di atas rata-rata nasional. Beberapa daerah tersebut yakni Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sebesar 41,3%, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara sebesar 38,6%, dan Kabupaten Nias Selatan Sumatra Utara sebesar 57%.
"Angka ini sangat tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional yakni 27,7%," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Nasional Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan secara virtual, Senin (23/8).
Baca juga: Menkes Optimistis Target Penurunan Stunting pada 2024 Tercapai
Adapun, berdasarkan pemantauan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya angka stunting. Diantaranya yakni kurangnya asupan gizi, rendahnya cakupan akses air dan sanitasi yanng bersih, rendahnya pendidikan orang tua, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita.
Terlebih lagi, saat ini pandemi covid-19 juga turut berpengaruh, khususnya pada penambahan masyarakat miskin yang bertambah menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021 dari yang tadinya sebanyak 12,04 juta orang pada Setember 2020.
"Pandemi covid-19 saat ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada upaya kita untuk menurunkan angka stunting. Karena adanya peningkatan pada kelompok miskin yang mengalami dampak yaitu menurunnya daya beli keluarga," beber dia.
Namun demikian, dengan berbagai tantangan yang ada, Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan upaya akselerasi agar target angka stunting sebesar 14,4% pada 2045 dapat terwujud. Dukungan besar pemerintah tersebut diwujudkan dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Ia menyatakan bahwa dalam perpres tersebut telah ditekankan bahwa peran pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga level desa merupakan kunci keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting.
Baca juga: Pemberian ASI Turnkan Risio Kanker bagi Ibu Menyusui
"Kerja sama dan koordinasi mulai dari provinsi hingga pelosok desa sangat diperlukan. Dalam penyelenggaraan penurunan stunting ini, pusat, provinsi, kabupaten kita harus dibentuk tim percepatan penurunan stunting secara berjenjang yang diketuai oleh pemimpin daerah masing-masing," beber Muhadjir.
Ia menegaskan intervensi yang dilakukan semua pihak untuk mempercepat penurunan stunting harus dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.
"Saya berharap semua kementerian lembaga, gubernur, bupati, walikota, serta seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi dalam pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan untuk percepatan pencegahan stunting," ucap dia.
"Karena stunting disebabkan multidimensi seperti akses pangan, layanan kesehatan dasar, termasuk di dalamnya akses air bersih yang cukup dan berkualitas, dan sanitasi dan yang tak kalah penting pola pengasuhan anak," pungkas dia. (H-3)
Keseriusan itu diukur dari kepemilikan rencana aksi percepatan penanganan TBC.
Program ini diluncurkan di secara daring di SMA Negeri 1 Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Rabu (20/8).
Tiket yang telah terjual tersebut setara 58% dari total kapasitas yang KAI sediakan sebanyak 39.828 tiket.
Seorang pengunjung berinisial RED alias Elis juga diamankan setelah memiliki satu butir ekstasi dan setengah butir happy five yang didapat dari karyawan kafe.
Pelayanan malam hari akan digelar di Medan, Lubukpakam, Binjai, Kisaran dan Pematangsiantar. Titik lainnya mencakup Simalungun, Rantauparapat, Kabanjahe, Sei Rampah, dan Tebing Tinggi
DUA tempat hiburan malam kembali direkomendasikan agar ditutup usai polisi menemukan penyalahgunaan narkoba di lokasi.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved