Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Baru sebanyak delapan dari 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumut serius menangani penyakit TBC. Keseriusan itu diukur dari kepemilikan rencana aksi percepatan penanganan TBC.
"Baru ada delapan kabupaten/kota yang memiliki rencana aksi," ungkap Faisal Hasrimi, Kepala Dinas Kesehatan Sumut, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan TBC se-Sumut secara daring di Ruang Rapat Sekdaprov, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (22/8).
Selain delapan daerah yang belum punya rencana aksi, lanjut dia, masih ada lagi 16 kabupaten dan kota yang belum menerbitkan surat keputusan (SK) Tim Percepatan Penanganan TBC. Karena itu dia berharap pemerintah kabupaten/kota tersebut serius mencermati ini.
Dia meminta daerah yang belum membuat rencana aksi dan membentuk tim agar segera menyelesaikannya. Dengan begitu, percepatan penanganan TBC di Sumut dapat dilakukan dengan baik.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong memastikan pemerintah provinsi berkomitmen dan terus mendorong percepatan penanganan dan eliminasi tuberkulosis (TBC) di wilayahnya. Penanganan TBC masih menjadi fokus Pemprov Sumut di bidang kesehatan dan diperlukan dukungan setiap stakeholder di Sumut untuk melakukan percepatan, khususnya pemerintah kabupaten/kota.
Karena itu dia juga mendesak seluruh kabupaten/kota segera membuat rencana aksi dan membentuk Tim Percepatan Penanganan TBC.
Bahkan menurut dia, rencana aksi penanganan TBC seharusnya dituangkan juga didalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten/kota. Malah bila perlu ada peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur penanganannya.
Sehingga penangannya memiliki payung hukum yang lebih kuat dan dapat menjadi acuan seluruh instansi pemda terkait untuk menganggarkan program pelaksanaannya. Togap juga berharap screening TBC dilakukan dengan pendekatan desa siaga.
Yang mana setiap pemerintah desa dapat secara mandiri melakukan screening TBC di wilayahnya masing-masing.
"Ini pekerjaan multisektor, tidak hanya Dinas Kesehatan saja. Maka perlu bersama-sama hingga tingkat desa dalam upaya eliminasi TBC ini," terang dia. (H-1)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved