Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan, kepada 335 penerima sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada Indonesia.
Upacara penganugerahan yang juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia ini, digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/8). Dari total 336 penerima penghargaan, hanya 13 di antara mereka yang hadir langsung di lokasi.
"Pemberian penganugerahan merupakan bentuk penghargaan kepada para tenaga medis, pengusaha, ilmuwan baik WNI atau WNA serta mantan pejabat yang telah mengabdi kepada Indonesia," ujar Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ludi Pratyono di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan kali ini dibagi menjadi tujuh kategori.
Pertama, Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana yang diberikan kepada dua penerima yakni Almarhum Artidjo Alkostar, yang merupakan mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Almarhum I Gede Ardika, mantan menteri kebudayaan dan pariwisata perode 2000-2004.
Kedua, Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama yang disematkan kepada mantan Ketua Komisi Ombudsman 2000-2011 Antonius Sujata.
Ketiga, Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya, yang dianugerahkan kepada dua penerima yakni Anggota Komisi Yudisial 2015-2020 Maradaman Harahap serta pemilik Pura Group Jacobus Busono.
Keempat, Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma, yang ditujukan kepada Almarhum RT Kusumokesowo, seniman dan pemelihara warisan budaya Jawa.
Kelima, Tanda Bintang Jasa Utama, yang diberikan kepada empat penerima meliputi Almarhum Rusdi Sufi, Akademisi Dan Pemelihara Warisan Sejarah Serta Budaya Aceh; Ishadi Sutopo Kartosaputro, Komisaris Trans Media; Eurico Guterres, Ketua Umum Timur Aswain dan Ketua Forum Pejuang Timor-Timor; dan Goldammer Johann Georg Andreas ilmuwan berkebangsaan Jerman.
Keenam, Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama, yang dianugerahkan keda 256 tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi covud-19.
Terakhir, Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya yang diberikan kepada 66 tenaga medis yang juga gugur dalam menangani pandemi.
Seluruh penganugerahan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/77/78 TK Tahun 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan, Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Paramadarma dan Bintang Jasa. (OL-13)
Baca Juga: BIN Gelar Vaksinasi Door to Door dan Siapkan 50 Ribu Vaksin di 14 Provinsi
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Bahlil merespons beredarnya foto kapal pengangkut nikel dari Pulau Gag yang menggunakan nama mirip Jokowi dan istrinya, Iriana, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana,
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved