Puan Minta Syarat Sertifikat Vaksin Diiringi Perluasan Vaksinasi

KETUA DPR RI Puan Maharani meminta ke pemerintah soal cakupan penerima vaksin yang lebih luas lagi, hal ini seiring penerapan syarat sertifikat vaksin bagi warga yang mengakses tempat-tempat umum, seperti masuk mal atau ke pasar selama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kalau pemerintah ingin menerapkan syarat sertifikat vaksin, cakupan vaksinasi juga harus diperluas. Jangan sampai ada warga yang belum divaksin karena alasan kuota," kata Puan dalam keterangan yang dikutip Rabu (11/8).

Politikus PDIP ini menilai, ada beberapa wilayah PPKM level 4 yang disebut cakupan vaksinasinya masih rendah. Kondisi ini membuat penerapan syarat sertifikat vaksin untuk berkunjung ke tempat umum, dianggap akan menimbulkan masalah baru.

"Jangan sampai warga merasa tidak mendapat keadilan karena tidak bisa beribadah, lantaran tidak punya sertifikat vaksin. Padahal, dia belum divaksin bukan karena tidak mau, tetapi karena vaksin di daerahnya terbatas,” tandas Puan.

Dia mendorong pemerintah untuk mencari solusi lain atas penerapan syarat sertifikat vaksin bagi warga ini selama PPKM hingga 16 Agustus. "Tidak boleh ada warga yang belum divaksin karena keterbatasan vaksin. Di situ aspek keadilannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) juga menyatakan keberatan dengan ketentuan pemerintah, yang mengisyaratkan untuk masuk kepasar harus menggunakan kartu vaksin selama perpanjangan PPKM.

"Ini dirasa berlebihan. Akses vaksinasi masih minim dan kurang menyeluruh di pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta," kata Kepala Bidang Infokom DPP Ikappi Muhammad Ainun Najib dalam keterangannya, Senin (9/8).

Selain akses vaksinasi yang masih minim, Ikappi menuding Pemprov DKI tidak memiliki alternatif lain pengganti kartu vaksin untuk masuk pasar. Hal ini dianggap menyulitkan bagi pedagang karena ada beberapa kondisi yang memberatkan mereka mendapat vaksinasi. (OL-8)