P2G Desak Kemendikbudristek dan Pemda Prioritaskan Guru

PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan kondisi guru dan tenaga pendidik di masa pandemi. Pasalnya guru merupakan garda terdepan di masa pandemi yang terus berusaha memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengungkapkan bahwa banyaknya guru yang meninggal akibat Covid-19 bukanlah sekadar angka. 

"Kami meminta Kemendikbursitek dan pemda untuk betul-betul memperhatikan guru. Ini bukan sekadar angka tapi juga kemanusiaan itu sendiri," ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (9/8).

Dilaporkan bahwa hingga saat ini tercatat 1.244 guru wafat karean Covid-19. Jumlah tersebut berasal dari 18 provinsi yang sudah melaporkan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan 3 provinsi di Pulau Jawa ebagai yang terbanyak, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Terkait laporan tersebut, P2G memberi catatan kepada Kemendikbudristek, pemda dan sekolah sebagai entitas yang menaungi para guru di masa sulit ini. Menurut Satriwan, masih ada rekan-rekan guru yang tetap masuk sekolah untuk urusan administrasi dan lainnya.

"Misalnya laporan dari P2G Kabupaten Blitar itu mereka tetap masuk 25%, guru tetap masuk alias work from office karena persoalan-persoalan administeasi dan seterusnya," tuturnya.

Padahal, saat ini sebagian daerah di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa masih menerapkan PPKM. Artinya, guru, apapun alasannya harus tetap bekerja dari rumah.

Baca juga : Mahasiswa Indonesia Rebut 3 Medali emas di Kompetisi Matematika Internasional

Di sini dibutuhkan ketegasan pemerintah baik pusat maupun daerah. Sekolah juga seharusnya betul-betul mematuhi aturan dan bertanggung jawab terhadap keselamatan guru dan juga para siswa. Sementara bagi orang tua murid diminta pengertiannya untuk tidak terburu-buru meminta sekolah segera dibuka.

Selain itu, P2G meminta pemda baik provinsi maupun kabupaten/ kota tetap memberi tunjangan kepada guru meskipun PJJ. Apalagi di daerah yang menerapkan PPKM dengan kasus yang tinggi, pemda tidak harus memotong tunjangan lantaran guru juga terdampak.

Lebih lanjut, P2G mendesak Kemendikbudristek untuk segera mengakselerasi vaksinasi guru dan siswa. Bagaimana pun sekolah harus tetap menjadi tempat yang aman bagi pendidik dan peserta didik.

"Jadi ihtiar untuk vaksinasi guru merupakan bagian dari stratefi kita untuk menyiapakan herd immunity khususnya di sekolah. Artinya akan berbarengan vaksinasi guru dengan vaksinasi anak. Jangan sampai gurunya tuntas divaksin anaknya tidak atau sbaliknya apalagi anak jumlahny lebih banyak," imbuhnya.

Satriwan mengatakan, pihaknya menduga guru yang meninggal karena Covid-19 disebabkan banyak faktor. Mulai dari komorbid hingga tidak percaya adanya Covid-19 bisa saja terjadi.

Lantas, pemerintah perlu menyelidiki lebih lanjut berapa persen dari 1.244 guru yang wafat saat sekolah dibuka atau uji coba PTM. Hal itu bisa menjadi catatan dalam merumuskan kebijakan ke depannya.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Hendarman menyampaikan bahwa laporan kematian guru akibat Covid-19 akan ditindaklanjuti pihaknya.

"Sehubungan dengan laporan PGRI tersebut maka kami menyampaikan terima kasih atas informasi tersebut dan kami akan melakukan konfirmasi terhadap data tersebut dari pihak terkait," ucapnya.

Dalam kaitannya dengan PTM, maka yang perlu dirujuk oleh pemerintah daerah adalah SKB 4 Menteri dan Instruksi Mendagri. Semua aturan sudah ada dan menjadi kewenangan daerah untuk membuka atau menutup sekolah sesuai dengan kondisi penyebaran kasus di daerah. (OL-7)