Wapres Sebut Perlu Koordinasi Antargubernur untuk Atasi Covid-19 di Jabodetabek

MOBILITAS penduduk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tidak dapat dihindarkan di tengah pandemi covid-19. Karenanya, diperlukan koordinasi dan integrasi program antarkepala daerah.

"Penanganan covid-19 di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, baik secara program maupun data, harus dilakukan secara terintergrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI [Jakarta], Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten," ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jabodetabek, Senin (2/8).

Selain koordinasi yang baik, diperlukan penekanan penanganan secara terpadu dari hulu ke hilir. Sebab, penangan yang baik di hulu akan diikuti dengan perbaikan penanganan di hilir.

"Yang lebih penting juga ingin mendorong terwujudnya kerja sama yang baik antara Provinsi DKI (Jakarta), Jawa Barat, dan Banten dalam kaitan ini adalah penangan pandemi secara terpadu dari hulu ke hilir," ungkap Wapres.

Lebih lanjut, dengan ditemukannya varian baru covid-19, seperti Delta. yang memiliki kemampuan penularan lebih tinggi, diperlukan penanganan dari hulu yang lebih serius. Salah satunya dengan memperkuat 3M dan 3T.

"Terus menerus ditingkatkan sehubungan dengan adanya kasus-kasus baru nanti harus diwaspadai, yaitu perilaku kasus baru yang terus berkembang, varian baru, Delta dan Kappa misalnya sekarang diketahui. Ini juga memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi, karena itu juga harus kita waspadai," pungkas Ma'ruf. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama