Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan sejumlah perbaikan untuk penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi para pelaku UMKM yang kembali disalurkan di masa pandemi saat ini.
KPK merekomendasikan agar penyaluran lebih merata tidak hanya bergantung pada daerah yang aktif dan mengirimkan data penerima.
"Pemberian bantuan harus mempertimbangkan aspek pemerataan. Artinya, bantuan diberikan bukan hanya ke daerah yang aktif dan mampu mengirimkan data calon penerima bantuan," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (23/7).
KPK meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu proaktif kepada daerah-daerah yang terdampak berat akibat pandemi terutama daerah miskin.
Pasalnya, dinas setempat dianggap kerap kurang aktif memproses calon penerima. Akibatnya, muncul kesan bantuan tersebut hanya untuk penerima di Pulau Jawa lantaran data mayoritas datang dari pemda-pemda di Jawa.
KPK juga menyarankan data penerima bantuan harus disesuaikan dengan temuan lapangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyesuaian perlu dilakukan lantaran pada penyaluran sebelumnya ditemukan ketidaklayakan penerima dan ketidaktepatan bantuan.
Baca juga : Dukcapil : Daftar Vaksinasi Harusnya Bisa Dengan Data NIK
Komisi juga merekomendasikan semua calon penerima menyertakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar memudahkan pengujian kelayakan penerima yang diverifikasi dengan basis data lain. Pengujian data itu misalnya dengan data ASN, data penerima bantuan program prakerja, dan program bantuan lainnya.
Firli menyampaikan catatan-catatan dari KPK itu sudah disampaikan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian.
"Dalam rapat tersebut, KPK menyampaikan beberapa catatan sebagai pembelajaran untuk pelaksanaan ke depan dari pelaksanaan penyaluran bantuan yang telah dilakukan pada 2020," ujarnya.
Firli menyampaikan KPK terus mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut. KPK pun telah membuka saluran pengaduan masyarakat langsung pada portal website atau aplikasi JAGA. Dari pemantauan sejauh ini, keluhan penyaluran BPUM yang tercatat pada aplikasi JAGA 763 laporan. Sebanyak 642 laporan pada 2020 dan 121 laporan pada tahun ini atau per Juli 2021.
Keluhan paling banyak pada 2020 dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sdangkan 2021 keluhan terbanyak dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Mayoritas keluhan ialah masyarakat tidak masuk dalam daftar penerima bantuan meski berdasarkan kriteria memenuhi syarat. (OL-7)
Festival ini menjadi ruang bertumbuh, berbagi inspirasi, dan memperkuat sinergi lintas sektor demi masa depan usaha mikro yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih terlindungi.
Peserta yang mayoritas bergerak di sektor kuliner dilatih untuk menghitung biaya produksi secara akurat dan membuat strategi digital marketing.
Dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil, kendaraan listrik menawarkan penghematan signifikan dalam konsumsi energi, biaya perawatan yang lebih rendah.
Pemerintah Kota Kupang kembali menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan pelaku UMKM melalui kegiatan Saboak yang digelar di Taman Nostalgia, Sabtu (26/7).
Komoditas pangan olahan sagu milik Sasagu siap menembus pasar internasional. Beberapa produk seperti kue dan kukis telah dilirik pembeli potensial dari Australia, Jerman dan Jepang.
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved