Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah melalui SKB 4 Menteri telah menetapkan bahwa semua sekolah dengan guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksinasi wajib menyediakan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sejal awal Januari 2021, PTM terbatas sudah mulai diterapkan dan diharapkan pada awal tahun ajaran baru (Juli 2021) makin banyak jumlah sekolah yang menerapkan PTM terbatas.
Meski demikian, hingga akhir Mei 2021 tercatat baru 23% cakupan vaksinasi guru dan tenaga pendidik. Angka itu masih jauh dari target 5,5 juta guru dan tenaga pendidikan yang harus divaksinasi.
Baca juga: Wamenkes: Puncak kasus Covid-19 usai Lebaran terjadi pada Juni
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Hariadi Wibisono mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan setiap potensi yang berisiko penyebaran virus. Salah satunya adalah cakupan vaksinasi yang masih jauh dari target.
"Setiap kebijakan yang memungkinkan adanya peningkatan resiko penularan perlu diperhatikan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (27/5).
Menurutnya, memang presetase cakupan vaksinasi tidal berdampak langsung pada penyebaran virus. Namun evaluasi perlu dilakukan terus menerus untuk benar-benar memastikan kesiapan sekolah.
Baca juga: Guru Besar FKUI: Ada Penurunan Efektivitas Vaksin pada B1617
Berdasarkan SKB 4 Menteri, hanya sekolah dengan 100% guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi diperbolehkan menggelar PTM terbatas. Vaksinasi harus diterapkan bersamaan dengan prokes. Lantas kesiapan penerapan protokol kesehatan dari setiap sekolah harus terus dipantau dalam melaksanakan kebijakan.
"Gak ada hubungan dengan persentasi vaksinasi. Vaksinasi harus tetap terapkan prokes. Jadi PTM kaitannya dengan prokes," imbuhnya.
Parameter pelaksaan PTM terbatas adalah vaksinasi, prokes, pengendalian penularan. Vaksinasi bisa saja 100% cakupannya, namun bila prokes belum siap maka risiko penularan tinggi. Begitu pula dengan pengendalian kasus penularan, bila masoh tinggi maka potensinya tetap berisiko. (H-3)
Pemerintah telah menetapkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama 2026 melalui SKB Tiga Menteri.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 17 hari libur nasional untuk tahun 2026. Keputusan ini tertuang dalam SKB, berikut daftarnya!
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri akan mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun
Ketentuan ganjil genap yang ditiadakan pada 17-18 Juni 2024 ini sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri serta peraturan gubernur (pergub).
Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama belum sampai ke Presiden Joko Widodo. Masih ada satu isu yang tertahan soal keanggotaan penghayat kepercayaan dalam FKUB
Rancangan Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama sebagai pengganti SKB tentang Pendirian Rumah Ibadah sudah berada di Kemenkumham sejak Agustus 2023 lalu.
Dari kasus kematian di Pamekasan saja dapat diketahui bahwa case fatality rate (CFR) campak di Indonesia jauh melampaui ambang batas global.
PENETAPAN Kejadian Luar Biasa (KLB) karena suatu penyakit atau pun keracunan makanan di daerah memunculkan dilema bagi daerah tersebut.
KLB keracunan makanan hanyalah KLB lokal yang terjadi secara bersama-sama, bukan KLB yang saling terkait penularan antara satu provinsi dan provinsi lain.
Epidemiolog sekaligus peneliti Global Health Security, Dicky Budiman, mengatakan bahwa sebetulnya hal tersebut tidak mengagetkan karena covid-19 kini sudah menjadi endemi.
Melonjaknya angka covid-19 di negara-negara tetangga perlu menjadi sinyal kewaspadaan yang bukan hanya harus direspons otoritas kesehatan tetapi juga masyarakat.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan Surat Edaran pada 28 Mei lalu mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved