Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
ANGGOTA DPR RI Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah dan Bio Farma untuk mengoptimalkan diplomasi dan usaha guna memastikan Vaksin Sinovac segera memperoleh sertifikasi dari WHO.
Nusron dalam siaran persnya, di Jakarta, kemarin, menyebutkan, kepastian itu berkaitan dengan nasib calon jamaah haji asal Indonesia yang mayoritas mendapatkan vaksin Sinovac.
Sementara di sisi lain, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas.
"Beberapa negara sudah diberitahu alokasi kuotanya. Namun sampai saat ini, Indonesia belum dapat alokasi kuota yang disebabkan karena vaksin Sinovac yang dipakai Indonesia belum dapat sertifikasi dari WHO," kata Nusron Wahid dalam RDP dengan Dirut PT Bio Farma Holding Honesti Basyir, di komplek parlemen, Jakarta.
Menurut mantan Ketua Umum GP Ansor ini, sungguh ironis kalau sampai umat Islam di luar Indonesia bisa berangkat haji, sedangkan Muslim Indonesia tidak bisa berangkat karena pilihan vaksin yang dibeli pemerintah tidak diakui atau belum mendapatkan sertifikasi dari WHO.
"Ini akan jadi masalah serius, sebab yang memilih vaksin bukan umat Islam Indonesia, tapi pemerintah dan Bio Farma. Akan jadi ironis dan tragis kalau sudah mahal-mahal dibeli dengan dana negara, ternyata tidak memudahkan umat Islam untuk bisa naik haji," papar tokoh NU ini.
Oleh karena itu, Nusron meminta pemerintah dan Bio Farma segera mengusahakan agar vaksin Sinovac segera mendapat sertifikasi dari WHO.
"Kalau tidak segera mendapatkan sertifikasi WHO dan kemudian imbasnya Indonesia tidak mendapatkan kuota haji maka akan menjadi tsunami opini dan diskriminasi," ujarnya.
Sebaliknya, kalau sertifikasi WHO segera keluar, maka bisa dijadikan sebagai alat atau sarana diplomasi agar sebagian umat Islam masih bisa naik haji seperti negara-negara lain.
Sementara itu Dirut PT Bio Farma Holding, Honesti Basyir memperkirakan dalam satu atau dua pekan ke depan diharapkan vaksin Sinovac sudah mendapatkan sertifikasi dari WHO.
"Kita sudah berusaha maksimal dan akan kita push agar vaksin Sinovac bisa diterima di Pemerintah Arah Saudi," katanya.(OL-4)
SELURUH sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji kini melebur menjadi kementerian ibadah haji dan umrah. Sebelumnya haji dan umrah ada di Kementerian Agama
Persiapan haji di Indonesia tahun depan masih dinamis, baik itu terkait revisi UU Haji sampai Badan Penyelenggara Haji yang didorong menjadi Kementerian Haji.
Rencana pemerintah untuk membentuk Kementerian Haji dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
16.450 dosis vaksin covid-19 Sinovac dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk program vaksinasi yang terkait pelayananan publik.
"Pemerintah berkomitmen menyediakan setiap dosis vaksin yang efektif serta aman,"
"Untuk itu masyarakat yang merasa nyaman untuk menggunakan vaksin Sinovac, kami membuka peluang vaksin tersebut untuk bisa digunakan juga sebagai vaksin booster,"
Yahya menjelaskan kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan UU tentang Perlindungan Konsumen.
Hal ini menunjukkan pentingnya pemberian booster bagi mereka yang telah menerima vaksin sebelumnya.
Berdasarkan data resmi Tiongkok, sebanyak 88% masyarakat Tiongkok telah menerima vaksin dosis kedua dan 659 juta orang telah menerima booster.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved