Sandiaga Klaim tidak Ada Alokasi Anggaran Khusus untuk WFB

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim tidak ada alokasi anggaran khusus untuk kebijakan bekerja dari Bali atau work from Bali (WFB) bagi aparatur sipil negara/ASN yang diterapkan tahun ini.

Menurutnya, kebijakan WFB mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 dalam hal perjalanan dinas yang sudah ditentukan jauh-jauh hari.

“Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk WFB, masih menggunakan anggaran yang lama sehingga bisa dikelola dengan efisien. Kami harap dengan upaya ini (WFB), Bali bisa bertahan di saat yang sulit ini," kata Sandiaga dalam konferensi pers di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin (24/5).

Baca juga: Hari Penyu Sedunia, 145 Ekor Tukik Dilepasliarkan di TWA Air Hitam

Sandiaga menyebut, perekonomian Bali terguncang selama pandemi akibat ditutupnya perbatasan sehingga sepi dari kunjungan wisatawan mancanegara.

Pada 2020 lalu, misalnya, perekonomian Bali sempat terkoreksi dalam hingga minus 12% dan pada kuartal pertama 2021 juga masih minus 9%.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Februari 2021 untuk hotel berbintang di Bali sebesar 8,99% atau  minus 2,16 poin (m-o-m) dan hotel nonbintang 7,70% atau plus 1,00 poin (m-o-m).

“Skema bekerja di Bali, hingga saat ini, masih dalam tahap untuk dirumuskan. Tidak hanya ASN, pihak swasta juga diarahkan untuk dapat menggelar kegiatan atau pertemuan di sana, termasuk ekspatriat," tutur Sandiaga.

Bali, yang dianggap sebagai primadona pariwisata di Tanah Air, dengan sumbangan devisa terbesar beberapa tahun lalu, dinilai memerlukan uluran tangan pemerintah. Lewat kebijakan WFB diharapkan bisa menjadi penggerak masyarakat lokal untuk bekerja atau berwisata ke Pulau Dewata.

"Kami sudah lebih dahulu melakukan WFB pada kuartal pertama di 2021. Kami melihat skema 25% ASN yang menjadi acuan untuk berkegiatan di Bali bisa menjadi langkah yang tepat sasaran, tepat manfaat untuk mempertahankan perekonomian Bali," tandas Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Adapun delapan kementerian yang dimintakan untuk mengirim ASN mereka bekerja dari Bali ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Investasi. (OL-1)